KANAL JAKARTA – Pengakuan khusus diberikan Dewan Pers kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., melalui penyerahan Kartu Wartawan Utama Khusus dalam rangkaian Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026.
Kartu tersebut diserahkan dalam kegiatan yang digelar di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).
Pemberian Kartu Wartawan Utama Khusus menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan tersebut. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kiprah, dedikasi dan pengabdian Haedar dalam dunia jurnalistik.
Haedar sendiri bukan sosok yang baru bersentuhan dengan dunia pers. Sebelum aktif memimpin Muhammadiyah, ia memiliki pengalaman sebagai wartawan dan pernah berkecimpung di Suara Muhammadiyah. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan intelektualnya selama puluhan tahun.
Momentum pemberian kartu itu kemudian beririsan dengan persoalan yang kini dihadapi dunia jurnalistik, yakni bagaimana mempertahankan kredibilitas informasi ketika teknologi digital, media sosial dan kecerdasan buatan membuat siapa pun dapat memproduksi serta menyebarkan informasi dalam hitungan detik.
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A., Ph.D., menegaskan profesi wartawan tidak cukup dijalankan sebagai pekerjaan. Di tengah derasnya arus informasi, wartawan dituntut memiliki tanggung jawab, integritas dan kompetensi.
Menurut Komaruddin, tantangan terbesar bukan sekadar banyaknya informasi yang beredar, tetapi bagaimana masyarakat dapat memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia kemudian mengaitkan prinsip jurnalistik dengan tradisi Islam yang mengenal konsep tabayyun, yakni melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
“Berita itu dalam tradisi Islam punya tradisi untuk dilakukan tabayyun atau verifikasi,” kata Komaruddin.
Ia menjelaskan, tradisi verifikasi telah lama dikenal dalam sejarah transmisi pengetahuan Islam. Salah satunya terlihat dalam mekanisme sanad yang digunakan untuk menelusuri sumber dan memastikan keabsahan informasi.
Menurutnya, prinsip tersebut tetap relevan di tengah perubahan teknologi informasi. Masyarakat saat ini hampir tidak pernah lepas dari arus informasi karena telepon pintar membuat berbagai berita dan pernyataan dapat diterima kapan saja.
Dalam kegiatan yang sama, Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., mengingatkan posisi pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi.
Ia menilai media memiliki fungsi strategis untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol publik.
“Pers adalah pilar keempat dari demokrasi. Tanpa media, tanpa pers, saya yakin demokrasi akan sulit berjalan dengan baik,” ujar Ma’mun.
Karena itu, ia berharap media tidak kehilangan fungsi kritisnya dan tetap menjalankan peran kontrol terhadap tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Prof. Dr. Muchlas, M.T., menambahkan keberadaan pers bukan hal baru dalam perjalanan Muhammadiyah.
Menurut Muchlas, Muhammadiyah telah menerbitkan Suara Muhammadiyah sejak 1915. Setelah itu, lahir Suara ‘Aisyiyah serta berbagai media Muhammadiyah di tingkat daerah.
Tradisi tersebut menunjukkan bahwa media bagi Muhammadiyah bukan sekadar sarana menyampaikan informasi, melainkan bagian dari gerakan intelektual dan pencerdasan masyarakat.
“Jadi literasi itu telah menjadi bagian dari DNA gerakan Muhammadiyah,” tegas Muchlas.
Ia mengatakan perkembangan Muhammadiyah selama ini tidak hanya ditopang oleh gerakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tradisi membaca, menulis, berdiskusi dan menyebarkan pengetahuan juga menjadi bagian penting dari perkembangan organisasi tersebut.
Muchlas menilai pers dan literasi memiliki hubungan yang saling menguatkan. Media membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi agar informasi dapat dipahami secara kritis. Sebaliknya, tradisi literasi membutuhkan media yang sehat untuk menyediakan ruang bagi pertukaran gagasan.
Selain menerima Kartu Wartawan Utama Khusus, Haedar Nashir menyampaikan Orasi Kebangsaan bertajuk ‘Pers Berkemajuan: Relasi Media, Agama dan Semangat Kebangsaan’.
Dalam orasinya, Haedar menekankan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena mampu menghadirkan informasi alternatif dan mengungkap realitas yang tidak selalu terlihat di ruang publik.
Ia mengingatkan bahwa pers harus mampu bekerja di antara kepentingan politik, modal, perubahan teknologi dan derasnya informasi media sosial.
Menurut Haedar, kondisi tersebut membuat pers justru semakin membutuhkan fondasi etik dan intelektual yang kuat.
Bagi Muhammadiyah, nilai agama juga tidak cukup berhenti pada ritual. Agama harus mampu memberikan makna, nilai, sekaligus arah bagi kehidupan masyarakat.
Semangat tersebut, menurut Haedar, tercermin dari warisan KH Ahmad Dahlan yang menerjemahkan pemahaman keagamaan ke dalam gerakan nyata melalui pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan.
Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 akhirnya tidak sekadar menjadi agenda penghormatan terhadap sejarah pers Muhammadiyah. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempertanyakan kembali masa depan jurnalisme ketika masyarakat menghadapi banjir informasi, media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan.
Di tengah situasi tersebut, prinsip verifikasi, integritas, kompetensi, dan literasi menjadi semakin penting agar pers tetap dipercaya sebagai salah satu penjaga kualitas ruang publik dan demokrasi.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
