PEMALANG, KANALPLUS.ID – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro tak hanya memicu gejolak politik di pemerintahan daerah, tetapi juga menyisakan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
Bagi sebagian warga, terulangnya kasus korupsi kepala daerah untuk kedua kalinya menjadi bukti bahwa pergantian pemimpin belum otomatis menghadirkan perubahan bagi rakyat.
Lida (38), warga Pemalang, mengaku sangat kecewa karena kasus yang pernah mencoreng nama daerah beberapa tahun lalu kembali terulang.
“Kecewa sekali. Kenapa bisa terjadi lagi di Pemalang. Padahal sebelumnya sudah pernah, sekarang terulang lagi,” ujarnya dengan nada getir, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, dampak yang paling dirasakan masyarakat bukan hanya rusaknya citra daerah, tetapi juga lambatnya pembangunan yang selama ini dinantikan warga. Ia menyoroti masih banyaknya ruas jalan rusak yang belum mendapat penanganan, sementara kondisi ekonomi masyarakat juga belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Semoga pengganti bupati nanti bisa membawa Pemalang lebih baik. Ekonomi diperbaiki, jalan-jalan yang rusak bisa segera direalisasikan. Sudah bertahun-tahun belum ada perubahan,” katanya.
Kekecewaan serupa disampaikan Muhammad Kholik (59). Ia menilai penangkapan kepala daerah oleh KPK untuk kedua kalinya menjadi tamparan bagi Pemalang sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Kami sebagai warga Pemalang merasa kecewa sekali. Kemarin sudah pernah terjadi, kok sekarang sampai terulang lagi. Jangan sampai ke depan kejadian seperti ini terjadi lagi,” ucapnya.
Ia berharap pejabat yang kini memimpin maupun pemimpin definitif nantinya benar-benar menjalankan amanah dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi.
“Mohon pemerintah yang nanti menjabat bisa amanah,” katanya.
Kasus OTT yang menjerat Bupati Pemalang kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan daerah.
Di mata warga, praktik korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berimbas pada tertundanya pembangunan infrastruktur, terhambatnya pelayanan publik, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kini, harapan warga tertuju kepada kepemimpinan baru agar mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus membuktikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan segelintir orang.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
