BATANG, KANALPLUS.ID – Di tengah pesatnya pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang kini bertransformasi menjadi KEK Industropolis, warga desa penyangga justru mengaku masih menunggu realisasi sejumlah janji yang belum diwujudkan oleh pihak kawasan industri sejak awal sosialisasi hingga sekarang beroperasi.
Kekecewaan itu memuncak pada Senin (8/6/2026), saat puluhan warga Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, didampingi Gerakan Pemuda Ka’bah dan Laskar GPK Macan Roban, serta tim bantuan hukum mendatangi kantor manajemen KITB untuk menagih berbagai komitmen yang dinilai belum kunjung terealisasi.
Aksi tersebut dipimpin Komandan Laskar GPK Macan Roban, Fatchullah Akbar, yang menyebut selama ini komunikasi antara warga dan pihak kawasan lebih banyak dilakukan melalui pemerintah desa. Namun berbagai hasil pembahasan dan kesepakatan yang pernah dibuat disebut tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Yang berkomunikasi selama ini pemerintah desa. Ternyata apa yang sudah dijanjikan dan disepakati tidak terdistribusi dengan baik kepada warga. Akhirnya masyarakat merasa banyak hal yang sampai hari ini belum terlaksana,” kata Fatchullah usai audiensi.
Menurutnya, salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah akses jalan menuju Dusun Sidorejo, Desa Ketanggan. Jalur yang sebelumnya disebut menjadi bagian dari kesepakatan antara warga dan pengelola kawasan hingga kini dinilai belum dapat dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Selain akses jalan, warga juga mempertanyakan realisasi sejumlah fasilitas pendukung lain seperti penerangan jalan umum, sarana olahraga, dan program-program yang sebelumnya dijanjikan kepada desa penyangga.
“Kami datang bukan untuk mencari masalah. Kami hanya meminta komitmen yang pernah disampaikan itu benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, warga juga mengangkat isu yang lebih sensitif, yakni dugaan praktik prostitusi di sekitar kawasan industri.
Fatchullah mengaku pihaknya menerima sejumlah laporan dan temuan dari masyarakat terkait aktivitas yang diduga mengarah pada praktik prostitusi berkedok usaha spa maupun jasa pijat.
Meski belum memiliki bukti yang cukup untuk dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum, informasi tersebut sengaja disampaikan kepada manajemen kawasan agar menjadi perhatian serius.
“Kami memang belum melaporkan secara resmi karena bukti yang kami miliki belum cukup. Tapi indikasi-indikasi itu ada dan menjadi keresahan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, aktivitas sejumlah perempuan yang keluar masuk lokasi usaha hingga larut malam memicu berbagai pertanyaan di tengah warga sekitar.
Bahkan, dalam audiensi itu sempat muncul pembahasan terkait keberadaan tenaga kerja asing. Namun persoalan tersebut disebut berada di luar kewenangan pengelola kawasan dan menjadi ranah instansi terkait.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Head of Corporate Communication and Community Development KITB, Tanya Liwail Chamdy, menilai sebagian besar persoalan yang muncul sebenarnya lebih disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi antara pengelola kawasan dan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program yang dipersoalkan warga masih berjalan dan belum sepenuhnya selesai dilaksanakan.
“Ada beberapa item yang memang masih dalam progres penyelesaian. Kadang terjadi miskomunikasi karena perkembangan di lapangan belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” katanya.
Terkait tuntutan akses jalan menuju Dusun Sidorejo, pihak KITB mengklaim pembangunan fisik jalan sebenarnya telah dilakukan. Namun masih diperlukan pembahasan lanjutan mengenai aspek keamanan agar akses tersebut dapat dimanfaatkan bersama oleh warga dan kawasan industri.
Sementara terkait dugaan praktik prostitusi, manajemen KITB menegaskan tidak akan mentoleransi aktivitas yang melanggar hukum maupun norma sosial apabila terbukti terjadi di lingkungan kawasan.
“Kami justru berterima kasih apabila masyarakat memiliki bukti atau informasi yang valid. Silakan disampaikan kepada manajemen maupun aparat berwenang dan pasti akan kami tindak lanjuti,” tegas Tanya.
Audiensi yang berlangsung di tengah masa transisi kepemimpinan KITB itu belum menghasilkan keputusan final. Manajemen meminta waktu untuk melakukan koordinasi internal sebelum memberikan jawaban resmi atas tuntutan warga.
Meski demikian, kedua pihak sepakat menuangkan hasil pertemuan dalam notulen tertulis yang akan ditandatangani bersama sebagai dasar tindak lanjut.
Bagi warga Ketanggan, dokumen tersebut menjadi penting agar berbagai komitmen yang kembali dibahas tidak berakhir sebagai janji yang berulang tanpa kepastian realisasi. Sebab di tengah megahnya investasi yang terus berdatangan ke kawasan industri nasional itu, sebagian warga desa penyangga merasa manfaat pembangunan belum sepenuhnya hadir di lingkungan mereka sendiri.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
