BATANG, KANALPLUS.ID – Wakil Bupati Batang, Suyono, meminta pihak sekolah aktif mengawasi kualitas dan kelayakan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya kontrol di tingkat penerima manfaat untuk mencegah penyimpangan, termasuk potensi korupsi.
Menurutnya, sekolah tidak boleh langsung menerima makanan tanpa pengecekan. Setiap paket makanan harus dipastikan layak konsumsi dan sesuai standar gizi yang ditetapkan.
“Sekolah harus membuka dan mengecek makanan yang datang. Layak atau tidak, sehat atau tidak, itu harus dipastikan,” tegas Suyono di ruang kerjanya, Rabu (6/5/26).
Ia bahkan menyinggung potensi penyimpangan anggaran jika nilai makanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
“Kalau seharusnya nilainya Rp8.000 tapi yang diberikan hanya Rp5.000 atau Rp6.000, itu bisa masuk kategori korupsi. Kalau dikalikan ribuan paket dalam setahun, nilainya besar dan bisa jadi temuan,” jelasnya.
Suyono mengingatkan bahwa program MBG merupakan program strategis negara yang harus dijaga integritasnya. Ia tidak ingin program yang bertujuan mulia justru tercoreng oleh praktik tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai program mulia ini malah dirusak oleh penyaji yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah dari operasional SPPG. Menurutnya, seluruh pengelola wajib berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Pengelolaan limbah harus jelas dan bekerja sama dengan dinas terkait. Kalau tidak, itu bisa jadi beban bagi pemerintah daerah,” tandasnya.
Suyono juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada puluhan SPPG di Kabupaten Batang, meski belum semuanya beroperasi dan menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat. Pemerintah pun masih membuka peluang penambahan titik layanan ke depan, termasuk untuk menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan wilayah terpencil.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
