KANAL KOTA – Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mendorong pemanfaatan sistem keuangan digital untuk memperkuat penyaluran bantuan pemerintah sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan di lapangan.
Aap, panggilan karib walikota mengatakan perkembangan teknologi keuangan seharusnya dimanfaatkan untuk membuat penyaluran bantuan lebih praktis dan mudah diawasi.
Menurutnya, salah satu caranya dengan menyalurkan bantuan langsung ke rekening penerima atau pihak yang menjadi tujuan bantuan.
“Targetnya untuk mempermudah, tapi tujuan pemerintah itu untuk bantuan-bantuan semacam BLT dan sebagainya nanti semuanya lewat rekening,” kata Aap dalam sosialisasi literasi keuangan di Kota Pekalongan, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan.
Aap kemudian menceritakan pengalaman Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyalurkan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Pada awal program, bantuan diberikan langsung kepada orang tua penerima. Namun, menurut Afzan, mekanisme tersebut kemudian dievaluasi karena terdapat bantuan yang tidak digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah.
“Pada awalnya, bantuan itu kita berikan kepada orang tua secara langsung. Ternyata di situ juga tidak dibayarkan lagi ke sekolah,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Pekalongan kemudian mengubah mekanisme dengan menyalurkan bantuan langsung kepada sekolah.
Menurut Afzan, evaluasi semacam itu diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Ia menilai digitalisasi keuangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat transparansi penyaluran bantuan, selama sistem dan pelaksanaannya tetap diawasi.
Di sisi lain, Aap juga mendorong pelaku UMKM di Kota Pekalongan memanfaatkan pembayaran digital melalui QRIS.
Menurutnya, kemampuan menerima pembayaran digital semakin penting bagi UMKM, terutama ketika mengikuti pameran atau menjual produk dengan nilai transaksi besar.
Ia mencontohkan pelaku usaha batik yang bisa mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari konsumen di luar daerah. Dalam kondisi tersebut, pembeli bisa saja membutuhkan pembayaran uang muka atau DP.
“Kalau UMKM tidak siap QRIS juga, itu pasti akan jadi kendala. Soale ora sido pesan,” katanya.
Aap menilai konsumen saat ini semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai sehingga UMKM perlu menyesuaikan diri.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar perkembangan teknologi keuangan tetap digunakan untuk hal-hal yang positif.
“Ke elektronik kemajuan teknologi itu harus kita lakukan ke hal yang positif. Sing negatif pinjol sama judol,” tutup Aap.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
