YOGYAKARTA, KANALPLUS.ID — Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar setiap tahun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melontarkan pertanyaan mendasar: apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara, atau hanya berhenti sebagai slogan dan seremoni?
Menurut Haedar, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan kurangnya upacara atau peringatan Hari Lahir Pancasila, melainkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara.
“Pancasila harus menjadi praktik hidup, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif masyarakat, maupun dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” ujar Haedar pada Senin (1/6).
Ia menilai praktik politik di Indonesia seharusnya mencerminkan sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan. Politik, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan harus berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan bangsa.
Haedar juga menyoroti pentingnya peran lembaga-lembaga negara yang bertugas membina ideologi Pancasila. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan Pancasila harus dilakukan melalui penanaman nilai dan etika dalam sistem kehidupan berbangsa, bukan melalui pendekatan yang bersifat indoktrinatif.
Dalam pandangannya, Pancasila merupakan ideologi yang moderat dan menempati posisi tengah di antara berbagai arus pemikiran dunia.
“Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, dan kapitalistik, tetapi juga tidak sejalan dengan marxisme maupun ideologi ekstrem lainnya. Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki sikap antiagama. Karena itu, cara pandang terhadap Pancasila dan kehidupan kebangsaan harus tetap moderat,” jelasnya.
Momentum Hari Lahir Pancasila, menurut Haedar, seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam terhadap berbagai kebijakan negara dan praktik pemerintahan yang berjalan saat ini.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, premanisme, hingga praktik oligarki yang dinilai masih menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pertanyaannya, apakah telah hadir kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dari pusat hingga daerah? Pancasila harus dibumikan dalam realitas kehidupan bangsa,” katanya.
Menurut Haedar, implementasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan komitmen nyata dari para penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh elemen bangsa. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau diucapkan dalam pidato, tetapi harus terlihat dalam kebijakan publik, perilaku, dan keputusan yang diambil para pemimpin.
Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda. Haedar menilai generasi milenial, Generasi Z, dan Generasi Alfa membutuhkan contoh nyata mengenai bagaimana Pancasila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
“Generasi muda menuntut bukti dan keteladanan. Mereka membutuhkan role model dari para pejabat, elite politik, dan tokoh bangsa yang benar-benar dapat digugu dan ditiru dalam membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” ungkapnya.
Haedar menegaskan bahwa masa depan Pancasila sangat bergantung pada keberanian bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilainya secara konsisten. Jika hanya berhenti pada slogan dan retorika, maka Pancasila akan kehilangan maknanya dalam kehidupan berbangsa.
“Jangan sampai Pancasila hadir dalam kata-kata, tetapi absen dalam kenyataan. Kaya retorika namun miskin praktik. Jika nilai-nilai Pancasila tidak terwujud dalam kehidupan nyata, maka sejatinya Pancasila hilang dari bumi Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Sindung
Editor : Sindung Perkasa
