KANAL TEGAL – Pemerintah Kabupaten Tegal sedang menyiapkan dua kebijakan jaring pengaman sosial baru yang memberikan perlindungan kepada keluarga di desa yang sedang berhadapan dengan risiko ekonomi. Dua jaring pengaman sosial itu seperti biaya pendidikan tinggi masih menjadi penghalang bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan kuliah. Kemudian petani kehilangan penghasilan dan modal ketika tanaman gagal panen.
Menjawab persoalan tersebut, pemkab menggulirkan program Satu Desa Satu Sarjana (Sadesa) berupa kuliah gratis bagi warga kurang mampu untuk mengatasi tingginya biaya dan asuransi pertanian bagi petani yang mengalami gagal panen. Kedua program itu disampaikan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman saat bertemu masyarakat Desa Sumingkir, Kecamatan Kedungbanteng, Jumat (7/8/2026).
Program jaring pengaman sosial tersebut menjadi bagian dari agenda Bupati Tilik Desa, tetapi persoalan yang diangkat pemerintah lebih jauh dari sekadar kunjungan ke desa. Pemkab ingin membangun sistem perlindungan agar kondisi ekonomi keluarga tidak langsung jatuh ketika menghadapi dua risiko besar tersebut.
Ischak mengatakan, persoalan biaya masih menjadi salah satu alasan anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, Pemkab Tegal membuka program Sadesa yang memberikan kesempatan kepada anak maupun cucu warga kurang mampu untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi tanpa dibebani biaya pendidikan.
“Ini program kuliah gratis. Jadi anak atau cucu panjenengan yang ingin kuliah tetapi terkendala biaya bisa mengikuti program Sadesa,” kata Ischak.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya diberikan pada saat awal masuk perguruan tinggi. Biaya pendidikan ditanggung sejak mahasiswa mulai kuliah hingga menyelesaikan pendidikan atau wisuda.
“Dari awal masuk sampai wisuda, biayanya ditanggung,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan dapat memutus persoalan yang kerap terjadi di keluarga kurang mampu, yakni anak memiliki kemampuan dan keinginan kuliah tetapi harus mengubur rencana karena orang tua tidak mampu membiayai. Dengan Sadesa, pemerintah mencoba menjadikan kondisi ekonomi keluarga bukan lagi satu-satunya penentu apakah seorang anak dari desa bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
Persoalan berbeda dihadapi keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Bagi petani, satu kali gagal panen bukan hanya berarti kehilangan hasil produksi. Kegagalan tersebut juga dapat mengganggu modal untuk kembali menanam pada musim berikutnya.
Risiko itu yang coba dikurangi Pemkab Tegal melalui program asuransi pertanian. Ischak menyebut pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp300 juta setiap tahun untuk program perlindungan tersebut.
“Harapannya tentu kita tidak ingin petani mengalami gagal panen. Tetapi kalau sampai terjadi, setidaknya ada perlindungan sehingga petani tidak menanggung seluruh kerugian sendiri,” terangnya.
Program tersebut menjadi semacam bantalan ketika petani menghadapi risiko produksi. Pemerintah tidak berharap gagal panen terjadi. Namun, ketika risiko tersebut tidak dapat dihindari, petani diharapkan tidak harus menanggung seluruh kerugian seorang diri.
Perlindungan petani juga didorong melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Skema tersebut diharapkan menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor pertanian.
Dua program tersebut juga memiliki sasaran berbeda, tetapi persoalan yang hendak diatasi sebenarnya memiliki benang merah yang sama: risiko ekonomi keluarga. Keluarga kurang mampu berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan taraf hidup ketika anak tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Sementara keluarga petani dapat mengalami tekanan ekonomi ketika sumber penghasilan mereka terganggu akibat gagal panen. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berupaya memberikan pelayanan ketika persoalan sudah terjadi, tetapi mulai membangun skema perlindungan agar dampaknya tidak semakin besar.
Konsep inilah yang coba dibawa Pemkab Tegal melalui program-program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat desa.
Ischak mengatakan, pemerintah juga ingin mengubah pola pelayanan agar masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor pemerintahan ketika membutuhkan pelayanan atau menyampaikan persoalan.
Melalui agenda Bupati Tilik Desa, jajaran organisasi perangkat daerah dibawa langsung ke desa. Mulai dari urusan jalan, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, administrasi kependudukan, air bersih hingga layanan perbankan, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan persoalan langsung kepada instansi yang berkaitan.
“Biasanya kami bekerja di belakang meja, tetapi melalui kegiatan ini seluruh pejabat kami bawa langsung ke desa,” jelas Ischak.
Menurut dia, masukan masyarakat nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan.
“Sehebat apa pun kami berusaha, pasti masih ada kekurangan. Karena itu, melalui forum seperti inilah kita bersama-sama memperbaiki,” paparnya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
