KANAL KOTA – Minat masyarakat mengunjungi perpustakaan di Kota Pekalongan terus meningkat. Namun di balik tren positif tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Pekalongan justru menghadapi kenyataan pahit. Sepanjang 2026, tidak ada anggaran sama sekali untuk pengadaan buku baru maupun buku elektronik (e-book) akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ironi itu diungkapkan Kepala Dinarpus, Gufron Faza, melalui Kepala Bidang Perpustakaan, Mahfud. Menurutnya, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat pembaruan koleksi perpustakaan praktis terhenti.
“Tahun 2026 tidak ada anggaran untuk pengadaan koleksi buku fisik maupun e-book. Bantuan literatur dari pusat juga mengalami stagnasi sehingga pengembangan koleksi tidak bisa dilakukan,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Kondisi tersebut tidak lepas dari menyusutnya ruang fiskal yang dimiliki Dinarpus. Pada 2025, anggaran bidang perpustakaan yang bersumber dari APBD mencapai Rp741.097.000. Memasuki 2026, alokasi APBD turun menjadi Rp261.604.000, sementara kegiatan perpustakaan turut ditopang Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perpustakaan Nasional sebesar Rp400 juta. Namun, anggaran yang tersedia tidak dapat digunakan untuk pengadaan koleksi buku baru sehingga pembelian buku fisik maupun e-book tahun ini nihil. Bahkan, untuk 2027 Kota Pekalongan dipastikan tidak lagi memperoleh alokasi DAK Nonfisik Perpustakaan Nasional.
Tak hanya pengadaan buku yang terhenti, langganan terbitan berkala pun terpaksa dipangkas hingga hanya tersisa sekitar 30 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas.
Yang menarik, keterbatasan anggaran ternyata tidak membuat masyarakat meninggalkan perpustakaan. Data Dinarpus menunjukkan jumlah kunjungan pada Semester I 2026 mencapai 30.423 orang, meningkat sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 25.650 pengunjung.
Mahfud menilai peningkatan jumlah pengunjung menjadi sinyal bahwa kebutuhan masyarakat terhadap ruang belajar dan literasi masih sangat tinggi. Karena itu, Dinarpus berupaya menjaga kualitas layanan meski tidak mampu menambah koleksi baru.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas kerja sama dengan berbagai instansi, komunitas literasi, penulis, dan penerbit. Selain itu, Dinarpus juga mengembangkan perpustakaan digital serta membuka ruang perpustakaan sebagai tempat berbagai kegiatan masyarakat.
“Kami terus berinovasi melalui hibah buku, perpustakaan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Saat ini Dinarpus Kota Pekalongan memiliki koleksi sebanyak 46.392 judul atau 64.808 eksemplar buku fisik. Sementara koleksi digital mencapai 5.617 judul dengan 23.507 eksemplar. Namun, tanpa tambahan koleksi baru, dikhawatirkan bahan bacaan yang tersedia akan semakin tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Untuk mengisi kekosongan pengadaan, Dinarpus mengandalkan hibah buku dari berbagai pihak, di antaranya GKJ Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan, tokoh masyarakat Muhammad Dirhamsyah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan.
Di sisi lain, Mahfud mengingatkan bahwa efisiensi anggaran juga berpotensi mengganggu layanan perpustakaan keliling yang selama ini menjadi sarana pemerataan akses literasi bagi masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah kembali memperkuat dukungan anggaran, baik untuk pengadaan koleksi, peningkatan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi pustakawan.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
