Menko Pangan Persilakan Mahasiswa ‘Kuliti’ Kebijakan Pemerintah, Kritik Soal Pangan hingga KDMP Mengemuka

- Jurnalis

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Menko Pangan Zulkifli Hasan membuka ruang kritik saat menjadi pembicara dalam Rakor BEM SI di Semarang, Senin (27/7/26). Foto : Istimewa

Menko Pangan Zulkifli Hasan membuka ruang kritik saat menjadi pembicara dalam Rakor BEM SI di Semarang, Senin (27/7/26). Foto : Istimewa

SEMARANG, KANALPLUS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membuka ruang kritik seluas-luasnya kepada ratusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional BEM SI di Semarang, ia bahkan mempersilakan mahasiswa menyampaikan protes dan mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah secara langsung.

Alih-alih menyampaikan pidato panjang, Zulkifli Hasan memilih mengawali forum dengan dialog terbuka.

“Pembukaan sudah banyak yang pidato, sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh,” ujar Zulkifli di hadapan 178 perwakilan BEM dari berbagai daerah, Senin (27/7/2026).

Ajakan tersebut langsung dimanfaatkan peserta untuk mengajukan pertanyaan kritis, mulai dari implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah kebijakan pembangunan nasional.

Baca Juga :  Tantrum Bukan Tanda Anak Nakal, Pakar Sebut Memarahi Justru Bisa Memperparah Ledakan Emosi

Menurut Zulkifli, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia menilai penyampaian aspirasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, melainkan perlu dilanjutkan dengan dialog agar pemerintah dapat memberikan penjelasan sekaligus menerima masukan.

“Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Menko Pangan juga menyoroti tantangan ketahanan pangan global. Mengacu pada laporan State of Food Security and Nutrition yang dirilis FAO pada Juli 2026, ia menyebut persoalan pangan dunia kini bukan hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Karena itu, pemerintah disebut terus memperkuat keberpihakan kepada petani dan nelayan melalui berbagai program, termasuk penguatan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca Juga :  Dari Sekolah, Rumah Sakit hingga PSEL, Ini Fokus Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Sumatera

“Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi,” katanya.

Zulkifli menegaskan, upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, melainkan menjaga kedaulatan bangsa agar sektor pangan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang dinilai berpotensi semakin meminggirkan petani kecil.

Di akhir dialog, ia mengajak mahasiswa tetap kritis sekaligus ikut menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

“Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan,” pungkasnya.

Penulis : Achmad Udin

Editor : MAD

Follow WhatsApp Channel kanalplus.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Kaliwareng Sebut Cicilan KPR Subsidi Akad Massal Wajar, Tapi Tenor Dinilai Terlalu Panjang
Batang Jadi Pusat Akad Nasional, 400 Debitur dari Seluruh Jateng Teken KPR Subsidi di Hadapan Presiden
Tantrum Bukan Tanda Anak Nakal, Pakar Sebut Memarahi Justru Bisa Memperparah Ledakan Emosi
Presiden Dijadwalkan Hadiri Akad KPR Massal 62 Ribu Rumah Subsidi dari Batang, Ojol hingga ART Jadi Penerima
Tak Lagi Bergantung pada Ijazah, Kemendikdasmen Siapkan Pengakuan Kompetensi Lewat Microcredentials
Pemerintah Bangun 500 Sekolah Nasional Terintegrasi hingga 2029, Target Pangkas Kesenjangan Mutu Pendidikan
Muhammadiyah Gandeng Korporasi Kesehatan Jepang, Fokus Perkuat Layanan Cuci Darah hingga Perawatan Lansia
Dari Sekolah, Rumah Sakit hingga PSEL, Ini Fokus Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Sumatera
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 08:09 WIB

Warga Kaliwareng Sebut Cicilan KPR Subsidi Akad Massal Wajar, Tapi Tenor Dinilai Terlalu Panjang

Kamis, 30 Juli 2026 - 06:37 WIB

Batang Jadi Pusat Akad Nasional, 400 Debitur dari Seluruh Jateng Teken KPR Subsidi di Hadapan Presiden

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:01 WIB

Menko Pangan Persilakan Mahasiswa ‘Kuliti’ Kebijakan Pemerintah, Kritik Soal Pangan hingga KDMP Mengemuka

Senin, 27 Juli 2026 - 12:17 WIB

Tantrum Bukan Tanda Anak Nakal, Pakar Sebut Memarahi Justru Bisa Memperparah Ledakan Emosi

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:31 WIB

Presiden Dijadwalkan Hadiri Akad KPR Massal 62 Ribu Rumah Subsidi dari Batang, Ojol hingga ART Jadi Penerima

Berita Terbaru