PEMALANG, KANALPLUS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan sejumlah pejabat daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Tutukno Raharjo, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing agar pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, hingga Rabu (29/7/2026), Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Kita masih menunggu informasi yang lebih pasti tentang peristiwa yang terjadi,” kata Tutukno kepada wartawan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang paling penting, kami sudah meminta kepada semua jajaran agar kegiatan rutin dan pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Terkait sejumlah pejabat yang dikabarkan diperiksa penyidik KPK, Tutukno mengaku belum menerima informasi lengkap. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, salah satu pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Kita belum tahu persis. Tapi kita memang mendapat informasi ada beberapa yang dipanggil oleh KPK, di antaranya Kepala DPU,” katanya.
Hal senada disampaikan terkait penyegelan kantor oleh KPK. Hingga saat ini, Pemkab Pemalang baru memperoleh informasi mengenai penyegelan ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Yang kita tahu informasinya Kantor DPU saja. Selain itu belum ada informasi,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada situasi tersebut, Tutukno menegaskan seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kecamatan, diminta tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita akan pastikan dari semua jajaran sampai dengan camat agar pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap telah mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Lembaga antirasuah juga menyatakan perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari proyek-proyek pemerintah daerah serta dugaan praktik jual beli jabatan. Hingga kini, pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.
Penulis : Achmad Udi
Editor : MAD
