KANAL BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang mengajukan RAPBD 2027 dengan nilai pendapatan Rp1,87 triliun dan belanja Rp1,94 triliun. Namun, ada persoalan yang membuat postur anggaran tersebut belum sepenuhnya final yakni pemerintah daerah masih menunggu penetapan alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi itu disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat membacakan Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Batang, Rabu (9/9/2026).
“Sebagai informasi sampai saat ini Perpres terkait Alokasi Definitif Transfer ke Daerah belum ditetapkan,” kata Suyono.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,870 triliun. Angka itu naik Rp50,47 miliar atau 2,77 persen dibandingkan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,820 triliun. Namun, sebagian besar pendapatan tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,427 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp443,89 miliar. Dengan demikian, sekitar 76 persen pendapatan Batang dalam RAPBD 2027 berasal dari transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp1,943 triliun. Karena lebih besar daripada pendapatan, RAPBD 2027 mengalami defisit Rp72,45 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp72,45 miliar. Pemkab Batang merencanakan penerimaan pembiayaan Rp73,45 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar.
Hal lain yang menarik perhatian dalam postur RAPBD 2027 adalah turunnya anggaran belanja modal. Pemkab Batang hanya mengalokasikan Rp142,53 miliar untuk belanja modal, turun Rp13,68 miliar atau 9,6 persen dibandingkan APBD 2026 awal yang sebesar Rp156,21 miliar.
Padahal, belanja modal merupakan pos yang antara lain digunakan untuk pembangunan atau pengadaan aset seperti jalan, jaringan, irigasi, gedung dan bangunan.
Sebaliknya, belanja operasi naik menjadi Rp1,430 triliun. Belanja transfer juga meningkat menjadi Rp356,63 miliar.
Belanja operasi naik Rp39,4 miliar atau 2,76 persen, sedangkan belanja transfer naik Rp26,2 miliar atau 7,35 persen.
Persoalan lain yang patut dicermati adalah dasar perbandingan angka 2027 tersebut. Pemkab Batang menggunakan APBD 2026 awal sebagai pembanding. Padahal, pada awal September 2026, Pemkab Batang baru saja mengajukan R-APBD Perubahan 2026.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan 2026 justru diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,756 triliun, sementara belanja meningkat menjadi Rp1,950 triliun. Defisitnya bahkan mencapai sekitar Rp194,33 miliar.
Artinya, ketika RAPBD 2027 disusun, postur APBD 2026 sendiri masih mengalami perubahan dan belum menjadi basis yang benar-benar final untuk dibandingkan.
Perbedaan ini membuat klaim kenaikan pendapatan 2027 sebesar 2,77 persen perlu dibaca hati-hati. Kenaikan tersebut dihitung terhadap APBD 2026 awal Rp1,820 triliun, bukan terhadap proyeksi pendapatan pada RAPBD Perubahan 2026 sebesar Rp1,756 triliun.
Jika menggunakan angka perubahan 2026 sebagai pembanding, pendapatan 2027 justru terlihat jauh lebih tinggi.
Hal serupa terjadi pada belanja modal. Anggaran Rp142,53 miliar pada RAPBD 2027 memang turun dibanding APBD 2026 awal Rp156,21 miliar. Tetapi dalam R-APBD Perubahan 2026, belanja modal justru melonjak menjadi sekitar Rp240,84 miliar.
Dengan pembanding tersebut, penurunan belanja modal 2027 menjadi jauh lebih besar.
Suyono mengatakan struktur RAPBD 2027 masih akan dibahas bersama DPRD. Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu penetapan alokasi definitif TKD.
“Terlebih, pemerintah daerah masih menunggu penetapan Peraturan Presiden mengenai alokasi definitif Transfer ke Daerah yang akan menjadi salah satu faktor penting dalam penyempurnaan struktur APBD 2027,” ujarnya.
Ketergantungan tersebut menjadi penting karena pendapatan transfer mencapai Rp1,427 triliun dari total pendapatan Rp1,870 triliun.
Secara nasional, pemerintah dalam RAPBN 2027 memang menganggarkan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Angka tersebut meningkat 5,5 persen dibanding outlook 2026.
Namun, berapa bagian yang akhirnya diterima masing-masing daerah masih menjadi faktor yang akan menentukan perubahan postur APBD Kabupaten Batang.
Dengan kondisi itu, RAPBD Batang 2027 saat ini lebih tepat dipandang sebagai postur awal yang masih sangat terbuka untuk berubah, terutama pada sisi pendapatan transfer dan belanja yang menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
