KOTA PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Rencana ribuan nelayan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menggelar touring sepeda motor ke Istana Kepresidenan pada 22 Juli 2026 dipastikan batal. Aksi yang semula disiapkan untuk menyuarakan tuntutan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bagi nelayan itu urung dilakukan setelah pemerintah menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter.
Sebelumnya, nelayan mengeluhkan harga BBM non-subsidi yang berada di kisaran Rp17.000 per liter, sehingga dinilai membebani biaya operasional melaut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas harga menjadi Rp15.000 per liter akhirnya diterima oleh para nelayan sebagai jalan tengah.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pekalongan, Imam Nuh, mengatakan rencana touring tersebut merupakan inisiatif organisasi nelayan bersama kelompok pelaku usaha perikanan dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
“Rencana touring ke Istana pada 22 Juli akhirnya dibatalkan. Presiden sudah memutuskan harga BBM non-subsidi khusus nelayan menjadi Rp15.000 per liter, sehingga kami menerima keputusan tersebut,” kata Imam kepada kanalplus.id, Minggu (19/7/2026).
Menurut Imam, selama beberapa waktu terakhir berbagai organisasi nelayan telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak terkait untuk menyampaikan keberatan atas tingginya harga BBM industri yang digunakan kapal-kapal nelayan.
Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Presiden hingga akhirnya dibahas dalam rapat yang melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Setelah dibahas di tingkat pemerintah, Presiden mengambil keputusan harga Rp15.000 per liter. Itu menjadi jalan tengah dan kami menerimanya,” ujarnya.
Imam mengungkapkan, keputusan tersebut telah diumumkan pemerintah sekitar tiga hari lalu melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian ESDM.
Meski harga baru telah ditetapkan, petunjuk teknis pelaksanaannya masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah.
Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi nelayan bukanlah ketersediaan BBM, melainkan tingginya harga BBM non-subsidi.
Selama ini stok BBM industri relatif melimpah dan tidak pernah mengalami kelangkaan.
“Yang menjadi persoalan adalah harga. BBM industri tidak pernah langka, stoknya selalu tersedia. Karena itu yang kami perjuangkan adalah harga yang lebih terjangkau bagi nelayan,” katanya.
Imam menyebut biaya bahan bakar menjadi komponen terbesar dalam operasional kapal penangkap ikan.
“Sekitar 70 persen biaya operasional kapal berasal dari BBM. Saat harga masih di atas Rp17.000 per liter, tentu sangat memberatkan nelayan,” terangnya.
Menurut dia, mahalnya harga BBM tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga pelaku usaha perikanan hingga pasokan ikan di pasaran.
Ketika biaya melaut meningkat, sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas sehingga berpotensi memengaruhi produksi ikan.
Meski demikian, Imam mengakui harga Rp15.000 per liter sebenarnya masih berada di atas harapan nelayan.
Sebelumnya, organisasi nelayan mengusulkan harga berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter.
“Sebenarnya Rp15.000 itu masih tergolong mahal. Kami berharap bisa di angka Rp12.000 sampai Rp13.000. Namun karena Presiden mengambil jalan tengah, kami menerima keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan,” ucapnya.
Imam menambahkan, BBM non-subsidi dengan harga khusus tersebut nantinya didistribusikan langsung menggunakan mobil tangki menuju kapal nelayan melalui penyalur resmi, bukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Skema tersebut berbeda dengan BBM bersubsidi yang pembeliannya harus menggunakan rekomendasi dari Dinas Kelautan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Distribusinya langsung dari mobil tangki ke kapal melalui penyalur resmi. Tidak melalui SPBN seperti BBM subsidi,” jelasnya.
Untuk sementara, lanjut Imam, nelayan di Pekalongan masih menunggu implementasi teknis harga baru tersebut di lapangan.
“Kalau untuk Pekalongan sendiri, sampai sekarang belum ada yang membeli dengan harga Rp15.000 karena masih menunggu mekanisme teknisnya berjalan,” katanya.
Dengan keluarnya keputusan tersebut, rencana touring ke Jakarta yang sebelumnya dipersiapkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi akhirnya dibatalkan. Nelayan memilih menunggu implementasi kebijakan pemerintah sembari berharap harga baru benar-benar mampu meringankan biaya operasional melaut.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
