BATANG, KANALPLUS.ID – Gelombang protes nelayan terjadi di Kabupaten Batang. Puluhan perwakilan nelayan dan pemilik kapal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD setempat menuntut kebijakan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai semakin mencekik.
Aksi ini dipicu lonjakan harga solar non-subsidi yang meroket tajam sejak April 2026, dari kisaran Rp9.000–Rp10.000 per liter menjadi sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan drastis ini berdampak langsung pada biaya operasional kapal, khususnya kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Koordinator aksi, Diharnoko, menyebut kondisi tersebut membuat sebagian besar kapal tidak lagi mampu melaut dan nelayan yang menjadi anak buah kapal akhirnya tidak ada pekerjaan alias menganggur.
“Jadi dengan harga sekarang, biaya perbekalan bisa naik dua kali lipat. Kalau dipaksakan berangkat, jelas rugi. Dari sekitar 40 kapal, sekarang mungkin hanya lima yang masih jalan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Aksi tidak hanya dipusatkan di DPRD, massa juga bergerak ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sambil memasang spanduk protes sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah.
Keluhan serupa disampaikan nelayan lain, Dedi. Ia menegaskan, persoalan utama bukan kelangkaan solar, melainkan harga yang tidak lagi terjangkau oleh nelayan yang biasa menggunakan solar non subsidi.
“Solar masih ada, tapi harganya tidak cocok untuk nelayan. Dulu sebelum Lebaran sekitar Rp9.000–Rp10.000, sekarang sudah Rp30.000. Ini sangat berat,” katanya.
Menurutnya, lonjakan harga ini membuat banyak nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan dan mengancam keberlangsungan usaha.
“Kalau dipaksakan, tidak akan menutup biaya perbekalan. Pasti rugi. Dampaknya, banyak nelayan jadi menganggur,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menetapkan harga khusus BBM untuk nelayan agar aktivitas melaut kembali normal dan persoalan tersebut tidak berlarut-larut karena berimbas kepada rantai pasokan ikan di pelabuhan atau tempat pelelangan ikan.
“Harapan kami ada kebijakan khusus. Supaya nelayan bisa berangkat lagi dan tidak banyak yang nganggur,” tambahnya.
Di tengah tekanan tersebut, dukungan datang dari DPRD Kabupaten Batang, Junaenah yang menyatakan pihaknya mendukung dan berpihak pada tuntutan nelayan serta mendorong adanya intervensi kebijakan.
“Kita harus pro dengan rakyat kecil. Nelayan ini butuh penghasilan. Apalagi kondisi sekarang, petani juga banyak terdampak rob, jadi sektor nelayan ini jadi harapan utama,” ujarnya.
Ia mengakui, untuk tahun berjalan kemungkinan perubahan kebijakan cukup terbatas, namun DPRD akan terus mendorong pembahasan anggaran ke depan.
“Kalau tahun ini mungkin sulit, tapi ke depan akan kita bahas di pimpinan, termasuk kemungkinan penambahan atau dukungan BBM,” jelasnya.
Di luar persoalan BBM, nelayan juga menghadapi hambatan lain berupa pendangkalan alur pelayaran yang tidak kunjung selesai. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Teguh Termujo, mengungkapkan alat pengerukan yang dimiliki daerah sudah tidak layak pakai.
“Tongkangnya sudah tenggelam karena keropos, dan ekskavatornya juga sudah tidak normal. Sangat berbahaya kalau dipaksakan,” ungkapnya.
Menurut Teguh, kondisi ini memperparah kesulitan nelayan untuk keluar masuk area pelabuhan, terutama setelah Lebaran karena kondisi pendangkalan alur sungai sudah sedemikian parah.
“Sekarang saja untuk keluar harus ditarik 3 sampai 4 kapal. Artinya sedimentasi makin parah karena alat pengerukan tidak berfungsi,” terangnya.
Ia menyebut, di Batang terdapat sekitar 40 kapal berukuran di atas 30 GT yang sangat bergantung pada kondisi alur pelayaran termasuk bergantung pada kapal tunda untuk menarik keluar masuk kapal.
Kombinasi mahalnya BBM dan buruknya infrastruktur pelabuhan membuat nelayan Batang berada dalam tekanan ganda. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya dipastikan meluas, tidak hanya pada pemilik kapal, tetapi juga ratusan awak kapal yang bergantung pada sektor tersebut.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
