KANAL BATANG – Isu pengelolaan sampah dan usulan kenaikan insentif ketua rukun tetangga (RT) menjadi perhatian utama warga Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Aspirasi itu disampaikan saat dialog dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Forkopimda, Kamis (22/10/2026).
Warga mengusulkan diaktifkannya kembali kegiatan bersih-bersih di kawasan Terminal Bratosan. Usulan tersebut dinilai penting karena penanganan sampah di Kabupaten Batang menghadapi tekanan, baik dari sisi kapasitas penampungan maupun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu banjir saat musim hujan.
“Persoalan sampah saat ini membutuhkan perhatian serius. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memicu banjir saat musim hujan,” ujarnya.
Menurut Suyono, dampak sampah juga dirasakan warga di wilayah hilir, termasuk mereka yang telah berupaya menjaga kebersihan lingkungan. Karena itu, ia menilai gerakan bersih-bersih perlu melibatkan masyarakat secara lebih masif, bukan hanya mengandalkan kerja pemerintah.
“Solusinya harus menggerakkan kembali masyarakat secara masif agar sadar bahwa sampah itu mengganggu. Bahkan, saat musim hujan bisa menyebabkan banjir,” katanya.
Isu lain yang diangkat warga adalah usulan kenaikan insentif bagi ketua RT. Pemerintah daerah mengakui aspirasi tersebut, tetapi menilai kenaikan tambahan saat ini sulit dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Suyono menjelaskan bahwa Pemkab Batang sebelumnya telah menambah alokasi anggaran untuk insentif RT. Namun, penambahan berikutnya harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
“Kalau untuk menaikkan kembali, kemampuan keuangan daerah saat ini sangat sulit. Kita belum tahu bagaimana kondisi keuangan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi warga tetap akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan. Namun, keputusan akhir tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kabupaten Batang.
Dalam dialog tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2026 serta rencana pembangunan tahun 2027. Suyono menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersumber dari pajak masyarakat, sehingga partisipasi warga dalam membayar pajak menjadi penting bagi keberlanjutan program daerah.
“Seluruh pembangunan itu dibuat untuk masyarakat, dari hasil pajak masyarakat. Kemudian, hal-hal lainnya menjadi masukan dan saran masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Batang ke depan,” tukasnya.
Pemerintah Kabupaten Batang berharap komunikasi dengan warga melalui forum semacam ini dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk persoalan lingkungan dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
