BATANG, KANALPLUS.ID – Pemerintah Kabupaten Batang menggelontorkan anggaran besar untuk memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pada 2026. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp12,2 miliar, dengan fokus pada puluhan titik prioritas yang tersebar di seluruh wilayah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang, Endro Suryono, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dibagi dalam 22 paket pekerjaan yang dinilai paling mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan petani.
“Total ada 22 paket irigasi yang tersebar di seluruh kabupaten. Ini kita prioritaskan yang paling urgen sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp5,25 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Batang yang dialokasikan untuk 20 paket pekerjaan. Proyek-proyek ini mencakup berbagai kecamatan, mulai dari Bawang, Subah, Limpung, hingga Kandeman.
Sementara itu, dua paket proyek lainnya didukung bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp7 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat program ketahanan pangan di daerah.
“Banprov ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, dan ini juga hasil koordinasi serta dorongan dari pimpinan daerah,” jelas Endro.
Saat ini, seluruh paket pekerjaan telah memasuki tahap lelang. DPUPR menargetkan proses pengadaan berjalan lancar agar pelaksanaan fisik bisa segera dimulai.
“Sekarang semua sudah masuk proses lelang, tinggal kita kawal agar pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai kualitas,” tambahnya.
Secara teknis, proyek irigasi ini ditargetkan mampu meningkatkan layanan air bagi ratusan hektare lahan pertanian. Dari paket APBD saja, cakupan layanan mencapai sekitar 467,40 hektare, sedangkan tambahan dari Banprov mencakup sekitar 133 hektare.
Meski demikian, DPUPR masih akan melakukan pendataan lebih detail terkait dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
“Kami masih akan susulkan data detail terkait dampaknya terhadap hasil panen petani,” kata Endro.
Tak hanya fokus pada wilayah daratan, Pemkab Batang juga mulai mengantisipasi persoalan di kawasan pesisir, khususnya intrusi air laut yang mengancam lahan pertanian di wilayah pantura.
DPUPR bersama pihak terkait telah melakukan survei untuk rencana pembangunan infrastruktur pengendali, seperti tanggul laut (breakwater), guna melindungi area pertanian dari masuknya air laut.
“Wilayah pesisir memang jadi perhatian. Kami sudah survei untuk rencana pembangunan tanggul agar air laut tidak masuk ke lahan pertanian,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam mendukung program pertanian seperti pengembangan padi salin, meski secara teknis menjadi kewenangan dinas pertanian.
“Kami di PUPR fokus pada penyediaan infrastrukturnya, sementara pengembangan komoditas tetap di dinas teknis terkait,” tegasnya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
