BATANG, KANALPLUS.ID – Kekhawatiran terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang mulai mendapat sorotan serius dari DPRD. Pihak sekolah diminta tidak hanya menjadi penerima distribusi makanan, tetapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap kualitas menu yang diberikan kepada siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Batang, Tofani Dwi Arianto, menegaskan sekolah harus berani menolak bahkan mengembalikan paket MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan kondisi makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
“Kalau memang makanan itu berbau aneh atau ada sesuatu yang berpotensi mengganggu kesehatan siswa, jangan ragu untuk dikembalikan ke SPPG,” kata Tofani, Senin (11/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Batang. Kondisi itu dinilai menjadi alarm penting agar pengawasan distribusi makanan di sekolah diperketat.
Menurut Tofani, pihak sekolah kini memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar aman dikonsumsi.
“Jangan sampai sekolah hanya menerima lalu langsung membagikan tanpa pengecekan. Keselamatan anak-anak harus jadi prioritas utama,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Batang sebelumnya telah melakukan inspeksi ke salah satu SPPG penyedia MBG. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai belum memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski demikian, dapur penyedia MBG itu disebut masih tetap beroperasi dan memasok makanan ke sejumlah sekolah.
“Dari hasil pemantauan kami memang masih ada SPPG yang belum sesuai standar BGN. Karena itu pengawasan dari sekolah sangat diperlukan,” jelas politisi Fraksi PDIP tersebut.
Ia menilai, lemahnya pengawasan bisa berdampak serius terhadap kesehatan siswa apabila makanan yang dibagikan ternyata sudah tidak layak.
Sebagai langkah pencegahan, DPRD Batang juga meminta pihak sekolah melakukan pengecekan langsung terhadap menu MBG sebelum dibagikan kepada siswa. Salah satunya dengan mencicipi makanan untuk memastikan kualitas dan rasanya masih layak.
Namun Tofani mengingatkan agar proses pengecekan dilakukan secukupnya.
“Dicicipi saja, tidak perlu dimakan banyak. Jangan sampai gurunya malah jadi korban keracunan,” katanya.
Selain pengecekan, sekolah juga diminta mendokumentasikan kondisi makanan yang diterima setiap hari. Dokumentasi tersebut dianggap penting apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai bukti laporan atau evaluasi.
“Kalau memang ada makanan yang tidak layak, dokumentasikan dan kalau perlu buat berita acara,” tegasnya.
Di sisi lain, Tofani menegaskan bahwa Program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik karena bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa. Namun ia menilai pelaksanaan di lapangan masih menyisakan banyak persoalan.
Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang justru memanfaatkan program tersebut demi keuntungan pribadi sehingga kualitas makanan yang disajikan menjadi taruhannya.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai pelaksanaannya malah mengorbankan kesehatan anak-anak karena ada yang hanya mengejar keuntungan,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Batang mengaku selama ini terus mensosialisasikan pentingnya pengawasan MBG kepada pihak sekolah saat melakukan kunjungan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kasus makanan bermasalah sebelum dikonsumsi siswa.
Dengan pengawasan berlapis dari sekolah, DPRD berharap program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan makanan sehat dan aman bagi pelajar, bukan justru memunculkan ancaman kesehatan baru di lingkungan pendidikan.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
