PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Pertemuan yang melibatkan pihak Kelurahan Simbangkulon, perwakilan pondok pesantren di sekitar wilayah setempat, tokoh masyarakat, ulama, psikolog, sosiolog, budayawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan keluarga Padepokan Padang Ati Pekalongan menghasilkan keputusan bersama terkait keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah (madin) bagi ratusan eks santri.
Dalam forum yang sempat diwarnai berbagai pandangan dan usulan tersebut, seluruh peserta akhirnya sepakat mengembalikan para santri ke madrasah diniyah di lingkungan masing-masing agar proses belajar agama tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Lurah Simbangkulon, R Agatha Franky Irawan, mengatakan pembahasan difokuskan pada nasib pendidikan madin sekitar 250 santri yang sementara ini berhenti mengikuti kegiatan belajar.
“Keputusan malam ini yang disepakati tokoh masyarakat dan ulama adalah mengembalikan anak-anak tersebut untuk menginduk ke masing-masing madrasah diniyah yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Simbangkulon. Sementara anak-anak yang berasal dari luar Simbangkulon diharapkan segera bergabung dengan madrasah diniyah di wilayah tempat tinggalnya,” ujarnya kepada kanalplus.id usai pertemuan, Selasa (9/6/2026) malam.
Menurut Franky, keputusan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pengelola madrasah diniyah di Simbangkulon.
Pihak kelurahan berencana menghimpun data dan kontak masing-masing madrasah sebelum menghubungi para santri maupun pengurus Padepokan Padang Ati mengenai mekanisme pemindahan.
“Kemungkinan pada hari Kamis akan kami edarkan setelah komunikasi dengan seluruh madrasah diniyah dan menghimpun kontak person masing-masing,” katanya.
Dalam pertemuan itu juga terungkap adanya pembaruan data jumlah santri di bawah naungan Padepokan Padang Ati.
Sebelumnya pihak kelurahan hanya menerima informasi terdapat sekitar 350 santri pondok pesantren. Namun setelah dilakukan pendataan ulang diketahui terdapat tambahan sekitar 250 santri madrasah diniyah.
“Total yang berada di bawah PPA itu ada madin dan ponpes sebanyak 600 anak,” jelas Franky.
Berdasarkan data terbaru, santri madrasah diniyah terdiri dari:
Santri Madin Putra jadwal sore sebanyak 95 anak, dengan 56 anak berasal dari Simbangkulon.
Santri Madin Putri jadwal sore sebanyak 325 anak, terdiri dari 132 santri laju dan 293 santri mondok, dengan 51 anak berasal dari Simbangkulon.
Santri Madin Putri jadwal pagi sebanyak 153 anak, terdiri dari 13 santri laju dan 140 santri mondok, dengan sembilan anak berasal dari Simbangkulon.
Secara keseluruhan terdapat 116 santri madrasah diniyah asal Simbangkulon yang terdiri dari 56 santri putra dan 60 santri putri.
Meski keputusan telah diambil, pelaksanaan pemindahan santri masih menunggu hasil koordinasi dengan masing-masing madrasah diniyah mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun ajaran.
“Kami berharap segera, tetapi karena ini akhir tahun ajaran nanti akan kami diskusikan apakah anak-anak bisa langsung melanjutkan dalam waktu satu sampai satu setengah bulan ke depan atau mulai pada tahun ajaran baru,” terang Franky.
Forum tersebut sempat diwarnai sejumlah perbedaan pandangan mengenai solusi terbaik bagi para santri. Namun seluruh peserta akhirnya menyepakati keputusan yang sama.
“Kami menghormati perbedaan pendapat. Justru perbedaan itu menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Namun pada akhirnya semuanya sepakat karena keputusan ini diambil secara dewasa sebagai solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan kepentingan pribadi,” papar Franky.
Sementara itu, Nurul Haq yang merupakan kerabat pimpinan Padepokan Padang Ati menyatakan pihak keluarga menerima dan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai keberlanjutan pendidikan kepada para tokoh masyarakat dan sesepuh yang terlibat dalam forum tersebut.
“Tentang masalah keberlanjutan pendidikan, kita dari keluarga menyerahkan penuh kepada tokoh-tokoh masyarakat,” ujarnya.
Saat ditanya apakah keluarga akan mengikuti keputusan yang dihasilkan forum, Nurul Haq menjawab singkat.
“Ya mengikuti. Pokoknya yang terbaik yang diputuskan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para sesepuh, kita manut.” ucapnya.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi jalan tengah agar ratusan santri tetap memperoleh pendidikan agama secara berkelanjutan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang saat ini masih berlangsung.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
