PEMALANG, KANALPLUS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat mulai mendapat penolakan terbuka di daerah. Di Kabupaten Pemalang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemalang Menggugat turun ke jalan menyuarakan keberatan mereka terhadap dua program tersebut, Minggu (21/6/2026).
Aksi yang berlangsung di kawasan Simpang City Walk Pemalang itu sempat menarik perhatian pengguna jalan. Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, sementara kepulan asap hitam dari pembakaran ban menjadi simbol protes atas kondisi yang mereka nilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Berbeda dengan aksi mahasiswa yang umumnya fokus pada isu lokal, demonstrasi kali ini justru menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang dianggap perlu dievaluasi. Salah satu tuntutan utama mereka adalah penghentian program MBG dan KDMP.
Koordinator aksi, Yasir Sultoni, mengatakan penolakan tersebut muncul karena mahasiswa menilai pemerintah belum menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.
“Aksi ini menjadi bentuk keresahan kita dengan situasi Indonesia sekarang,” kata Yasir di sela aksi.
Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
Selain meminta penghentian MBG dan KDMP, massa juga mendesak pemerintah melakukan efisiensi di tingkat birokrasi dan kabinet. Mereka menyoroti berbagai pengeluaran negara yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Mahasiswa menuntut perampingan kabinet, penghentian pemborosan fasilitas pemerintah, hingga evaluasi terhadap kunjungan kerja yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya isu nasional, Aliansi Pemalang Menggugat juga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi daerah. Mereka meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah lebih serius menangani peredaran minuman keras ilegal, praktik prostitusi, serta berbagai penyakit masyarakat yang dinilai masih menjadi persoalan di Kabupaten Pemalang.
Yasir menegaskan aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan yang mereka bangun. Apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons, mahasiswa mengaku siap menggalang dukungan yang lebih luas.
“Tentunya kalau pemerintah tidak mendengarkan, kami akan melakukan aksi lanjutan,” ujarnya.
Bahkan, kata Yasir, gerakan berikutnya tidak hanya akan melibatkan mahasiswa. Kelompok buruh, petani, hingga pekerja kecil disebut berpotensi diajak bergabung untuk menyuarakan persoalan yang sama.
“Tidak hanya mahasiswa, tapi juga buruh, para petani, pekerja kecil kita ajak turun ke jalan. Karena kita tahu, harga-harga kebutuhan pokok sudah naik,” tegasnya.
Aksi tersebut diikuti gabungan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Pemalang Menggugat, di antaranya BEM ITB ADIAS, HMI, PMII, dan GMNI.
Penulis : S Bernard
Editor : MAD
