BANDAR LAMPUNG, KANALPLUS.ID – Pemerintah membunyikan alarm serius terhadap masa depan dunia pendidikan Indonesia. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, kebutuhan guru nasional diproyeksikan menembus lebih dari 900 ribu orang pada 2030, sehingga diperlukan langkah besar dalam menata sistem penyiapan dan distribusi tenaga pendidik.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (ALPTK PTMA) dan The 12th Progressive and Fun Education (ProfunEdu) International Conference di Bandar Lampung, Kamis (25/6).
Menurut Fajar, tantangan pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal kekurangan guru, tetapi juga belum sinkronnya sistem yang menghubungkan pendidikan calon guru, sertifikasi, hingga distribusi tenaga pendidik sesuai kebutuhan daerah.
“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan desain besar pemenuhan kebutuhan guru nasional yang terintegrasi. Sistem tersebut akan menghubungkan pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pengembangan kompetensi hingga perencanaan kebutuhan guru secara nasional.
Langkah itu dinilai mendesak karena Indonesia menghadapi dua persoalan sekaligus. Selain proyeksi kekurangan guru yang terus meningkat, masih terdapat lebih dari 407 ribu guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik tetapi belum memiliki sertifikat pendidik.
Tak hanya itu, sekitar 170 ribu guru lainnya masih harus menyelesaikan pendidikan strata satu atau diploma empat sebelum dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
Menurut Fajar, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuka formasi guru baru setiap tahun.
“Penyelesaiannya harus menyeluruh. Mulai dari penyelenggara pendidikan guru, kebutuhan pemerintah daerah, kebijakan ASN, hingga proyeksi pembangunan pendidikan nasional harus saling terhubung,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi besar yang sebenarnya dimiliki Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, terdapat sekitar 1,6 juta lulusan sarjana pendidikan yang belum seluruhnya terserap sebagai tenaga pendidik.
Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan program Pendidikan Profesi Guru berdasarkan kebutuhan riil di setiap daerah agar distribusi guru menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah bersama DPR RI juga tengah memberikan perhatian pada revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), khususnya terkait tata kelola guru dan penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Fajar menegaskan, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya membangun gedung sekolah ataupun menambah fasilitas belajar.
“Bagi pemerintah, membangun pendidikan bukan hanya membangun sekolah. Yang jauh lebih penting adalah membangun guru. Sebab kualitas ruang kelas pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang berdiri di depan peserta didik setiap hari,” tegasnya.
Melalui penataan sistem pendidikan guru yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap kebutuhan tenaga pendidik di masa mendatang dapat dipenuhi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
