KOTA PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Pemerintah Kota Pekalongan mulai menjajaki penguatan kolaborasi dengan Food Bank Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kelebihan produksi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat disalurkan kepada masyarakat rentan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Food Bank Indonesia, Pemerintah Kota Pekalongan, BAZNAS, pengelola SPPG hingga mitra dapur penyedia makanan.
Asisten I Sekretaris Daerah Kota Pekalongan yang bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Slamet Budianto, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang diajukan Food Bank Indonesia kepada Pemkot terkait dukungan terhadap program penyelamatan pangan.
“Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat dari Food Bank Indonesia. Program ini bertujuan mengelola kelebihan produksi makanan dari SPPG yang ada di Kota Pekalongan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat rentan,” ujarnya kepada kanalplus.id, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, konsep tersebut dinilai sangat positif karena mampu menjembatani kesenjangan yang selama ini masih terjadi, yakni adanya kelebihan makanan di satu sisi, sementara di sisi lain masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh makanan layak.
“Sebenarnya program ini sangat bagus. Di satu sisi ada kelebihan pangan di SPPG, tetapi di sisi lain masih ada masyarakat yang belum mendapatkan makanan sesuai kebutuhannya,” katanya.
Budianto menjelaskan, hingga saat ini bentuk dukungan yang akan diberikan pemerintah masih dalam tahap penjajakan. Seluruh pihak masih melakukan pembahasan untuk menyusun mekanisme yang aman, transparan dan akuntabel.
“Ini masih tahap brainstorming mengenai bentuk dukungannya seperti apa. Apalagi sekarang kita dituntut menjaga efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, sehingga semuanya harus benar-benar dikawal,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan program tersebut karena sasaran penerima manfaat merupakan masyarakat Kota Pekalongan.
“Kalau menurut saya konsep ini sangat bagus. Pemkot menerima manfaat karena yang dilayani Food Bank adalah masyarakat Kota Pekalongan,” imbuhnya.
Sementara itu, penggagas Food Bank Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Subagyo, menjelaskan rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum program dijalankan.
Menurutnya, Food Bank berperan sebagai jembatan yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, SPPG, mitra dapur, BAZNAS hingga masyarakat penerima manfaat.
“Tujuan rapat ini untuk melihat sudut pandang masing-masing pihak. Food Bank ingin menjadi jembatan karena memang masih ada beberapa hal yang perlu disamakan, terutama terkait regulasi yang berlaku di lingkungan SPPG,” terangnya.
Ia mengakui, salah satu tantangan utama adalah belum adanya payung hukum atau regulasi khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatur penyaluran kelebihan makanan dari SPPG melalui skema Food Bank. Kondisi tersebut membuat pengelola SPPG cenderung berhati-hati sebelum mengambil langkah.
“Ini sebenarnya sebuah inisiatif yang belum diakomodasi secara legal oleh pusat. Karena itu, teman-teman SPPG tentu mengambil posisi yang paling aman sepanjang belum ada arahan resmi,” tuturnya.
Meski demikian, Ahmad Subagyo menilai Pemerintah Kota Pekalongan memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut karena sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pemerataan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat rentan.
“Food Bank ini bukan lembaga yang dibiayai pemerintah. Ini murni inisiatif masyarakat yang peduli agar kelebihan pangan tidak terbuang sia-sia, tetapi bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan pangan,” bebernya.
Hasil rapat juga menghasilkan komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan koordinator regional SPPG. Langkah itu dinilai penting agar program memperoleh dukungan dari struktur organisasi Badan Gizi Nasional di tingkat regional sebelum diimplementasikan.
“Nantinya Pemerintah Kota akan memfasilitasi pertemuan antara Food Bank, pihak terkait, dan koordinator regional SPPG. Harapannya program ini bisa mendapat restu sehingga dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
