KPK Gali Status Tenaga Outsourcing di Pendopo Bupati, Mantan ART Fadia Arafiq Diperiksa

- Jurnalis

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Fadlila Diani Putri Kuasa hukum mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan sejumlah orang dekatnya mendampingi mantan pembantu di rumah dinas atau pendopo kabupaten saat memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolres Pekalongan Kota, Rabu (17/6/26).

Fadlila Diani Putri Kuasa hukum mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan sejumlah orang dekatnya mendampingi mantan pembantu di rumah dinas atau pendopo kabupaten saat memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolres Pekalongan Kota, Rabu (17/6/26).

PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta di Mapolres Pekalongan Kota dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan penerimaan lain yang menyeret mantan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Selain memeriksa sejumlah pemilik lahan, pelaku usaha, dan pejabat BPJS, penyidik kali ini juga meminta keterangan seorang mantan tenaga outsourcing yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Pendopo Kabupaten atau rumah dinas Bupati Pekalongan pada tahun 2023.

Perempuan yang akrab disapa Tutut itu menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukum Fadia Arafiq dan sejumlah orang kepercayaannya.

Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, kuasa hukum Fadia Arafiq, Fadlia Diani Putri, menyampaikan bahwa klien pendampingnya memenuhi panggilan resmi dari penyidik KPK.

“Mbak Tutut selaku pembantu rumah tangga dari Ibu Fadia. Untuk teman-teman media, ini kita persilakan masuk dulu. Nanti kita info lagi ya,” ujar Fadlia kepada wartawan.

Baca Juga :  Pelaku Diduga Sempat Bakar Celana dan Buang Baju untuk Hilangkan Jejak Pembunuhan Perangkat Desa Kalipancur

Usai menjalani pemeriksaan, Tutut mengungkapkan bahwa penyidik lebih banyak menanyakan status pekerjaannya selama berada di Pendopo Kabupaten Pekalongan.

“Tadi ditanyanya soal gaji sama itu aja,” katanya singkat

Ia mengaku menerima upah sebesar Rp1.550.000 per bulan selama bekerja sebagai tenaga outsourcing di Rumah Dinas Bupati Pekalongan.

“Iya Rp1.550.000,” ujarnya.

Menurut Tutut, dirinya hanya bekerja selama tiga bulan pada tahun 2023.

“Iya, cuma tiga bulan saja kerjanya,” ulangnya.

Penyidik juga menanyakan mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama dirinya bekerja di lingkungan rumah dinas bupati.

“Iya sih, tadi ditanyain soal BPJS,” ungkapnya.

Namun Tutut mengaku selama bekerja tidak pernah memperoleh fasilitas kepesertaan BPJS.

“Enggak pernah dapat, cuma tiga bulan aja,” ucapnya.

Pemeriksaan terhadap mantan tenaga outsourcing tersebut melengkapi rangkaian pendalaman administrasi ketenagakerjaan yang sebelumnya juga menyasar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Widi Astri Aprilia Nia menjelaskan bahwa penyidik meminta keterangan terkait kepesertaan perusahaan PT Raja Berjaya Nusantara (RNB), mulai dari waktu pendaftaran, kepatuhan pembayaran iuran hingga status keaktifannya.

Baca Juga :  Longsor Sempat Putus Akses ke Bojonglarang, Warga Baru Bisa Bernapas Lega Setelah Jalan Dibuka

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan KPK selama beberapa hari terakhir juga mencakup sejumlah ASN, pedagang emas online, pemilik lahan di Wonosari, Domiyang, dan Kaliboja, serta pihak swasta lainnya yang diduga mengetahui transaksi aset maupun administrasi perusahaan yang berkaitan dengan penyidikan.

Pendalaman terhadap berbagai pihak tersebut menunjukkan penyidik tidak hanya menelusuri dugaan aliran dana dan kepemilikan aset, tetapi juga memverifikasi aspek administrasi ketenagakerjaan, sistem pengupahan, hingga kepesertaan BPJS sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan.

Hingga kini seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi. Keterangan mereka digunakan penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang diusut KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Penulis : Achmad Udin

Editor : MAD

Follow WhatsApp Channel kanalplus.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tak Harus Lulus Kuliah untuk Jadi Eksportir, Siswa SMA di Kedungwuni Mulai Dikenalkan Pasar Dunia
Plt Bupati Pekalongan Tantang ASN Bongkar Makelar Jabatan, Siap Proses Hukum Jika Ada Transaksi
Perumdam Tirta Kajen Wacanakan Sistem Genap Ganjil untuk Atasi Krisis Debit Air
PDAM Pekalongan Atasi Gangguan Air Valve di Lima Titik, Debit Air ke Pelanggan Meningkat
Dindik Pekalongan Sebut Lima Anak Terlibat Dugaan Perundungan SDN Langkap 2 Diminta Tanggung Biaya Pengobatan Korban
Siswa SD di Pekalongan Diduga Alami Perundungan, Keluarga Ungkap Kondisi Anak Memburuk
Debit Air Baku di Pekalongan Turun hingga 50 Persen, Perumdam Tirta Kajen Terapkan Penggiliran demi Jaga Air Bersih
Bantuan Air Bersih ke Wilayah Terdampak Kekeringan di Kabupaten Pekalongan Tembus Jutaan Liter

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:41 WIB

Tak Harus Lulus Kuliah untuk Jadi Eksportir, Siswa SMA di Kedungwuni Mulai Dikenalkan Pasar Dunia

Rabu, 11 November 2026 - 06:35 WIB

Plt Bupati Pekalongan Tantang ASN Bongkar Makelar Jabatan, Siap Proses Hukum Jika Ada Transaksi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:20 WIB

Perumdam Tirta Kajen Wacanakan Sistem Genap Ganjil untuk Atasi Krisis Debit Air

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:03 WIB

PDAM Pekalongan Atasi Gangguan Air Valve di Lima Titik, Debit Air ke Pelanggan Meningkat

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:12 WIB

Dindik Pekalongan Sebut Lima Anak Terlibat Dugaan Perundungan SDN Langkap 2 Diminta Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Berita Terbaru