BATANG, KANALPLUS.ID – Di balik ambisi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, muncul persoalan baru yang mulai membebani Kabupaten Batang yakni lonjakan sampah dari dapur produksi makanan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang mencatat, operasional puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menyumbang tambahan sampah sekitar 3,5 hingga 7 ton setiap hari. Jumlah itu memang belum mendominasi total produksi sampah harian daerah, namun cukup mengkhawatirkan karena dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randukuning yang saat ini sudah dalam kondisi overload.
Kepala DLH Kabupaten Batang, Rusmanto, mengatakan saat ini terdapat sekitar 60 hingga 70 dapur MBG yang telah aktif beroperasi di berbagai wilayah.
“Memang saat ini ada sekitar 60 sampai 70 dapur MBG yang sudah operasional. Beberapa sudah melakukan MoU dengan DLH terkait pengelolaan sampahnya. Ada yang membuang langsung ke TPA Randukuning, ada juga yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengangkutan,” kata Rusmanto, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, setiap dapur MBG rata-rata menghasilkan limbah sekitar 50 hingga 100 kilogram per hari, mulai dari sisa bahan makanan, limbah organik dapur, hingga kemasan distribusi makanan.
Jika dikalkulasikan dengan jumlah dapur yang aktif, tambahan sampah yang masuk ke sistem pengelolaan daerah bisa mencapai 35 hingga 70 kuintal per hari.
“Kalau rata-rata masing-masing dapur menghasilkan setengah kuintal sampai satu kuintal sampah per hari, dikalikan sekitar 70 dapur, maka tambahan sampahnya bisa mencapai sekitar 3,5 sampai 7 ton per hari,” jelasnya.
Persoalan ini datang di saat kapasitas TPA Randukuning sudah jauh melampaui batas ideal.
TPA tersebut mulai beroperasi sejak 1995 dengan estimasi usia pakai sekitar 20 tahun. Namun hingga kini, tempat pembuangan akhir itu masih menjadi andalan utama Kabupaten Batang, meski usianya telah menembus lebih dari 30 tahun.
“TPA Randukuning ini sebenarnya sudah overload. Idealnya sudah perlu solusi baru karena kapasitasnya terus tertekan,” ujar Rusmanto.
DLH menilai, jika ekspansi program MBG terus berkembang tanpa sistem pengelolaan limbah yang memadai, persoalan sampah bisa menjadi tantangan serius baru di daerah.
Apalagi pemerintah pusat menargetkan jumlah penerima manfaat MBG terus bertambah, yang berarti jumlah dapur produksi juga berpotensi meningkat.
Untuk mengantisipasi hal itu, DLH mulai mendorong pengelola dapur MBG agar tidak hanya bergantung pada pembuangan ke TPA, tetapi mulai menerapkan pengelolaan sampah mandiri, terutama untuk limbah organik.
“Kami mendorong pengelola dapur melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber. Sampah organik sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali dan punya nilai ekonomi,” katanya.
Selain persoalan teknis pengelolaan, perubahan regulasi retribusi persampahan pada 2026 juga ikut memengaruhi pola kerja sama antara DLH dengan lembaga pemerintah maupun penyelenggara layanan publik.
Meski kontribusi sampah MBG belum menjadi penyumbang terbesar, DLH menegaskan persoalan ini tak bisa dianggap sepele.
Keberhasilan program nasional peningkatan gizi, menurut Rusmanto, harus dibarengi kesiapan sistem lingkungan agar manfaat yang dihasilkan tidak justru melahirkan persoalan baru.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan krisis sampah di daerah karena tidak diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
