SEMARANG, KANALPLUS.ID – Tingginya frekuensi bencana di Jawa Tengah dinilai harus direspons dengan perubahan cara penanganan. DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah mitigasi untuk menekan risiko sejak awal.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Hj. Ida Nurul Farida, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (15/7/2026).
Menurut Ida, karakteristik Jawa Tengah yang memiliki ancaman bencana hidrometeorologi maupun geologi membuat daerah ini membutuhkan strategi penanggulangan yang lebih preventif.
“Jawa Tengah adalah supermarket bencana. Berdasarkan evaluasi data historis kebencanaan, tantangan ke depan akan semakin kompleks akibat perubahan iklim. Karena itu paradigma harus bergeser ke pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, hingga dukungan anggaran harus berjalan beriringan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Selain itu, Ida menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan yang menyasar kelompok rentan. Menurutnya, pemetaan kawasan rawan yang telah dimiliki BPBD perlu diikuti dengan sosialisasi secara masif kepada sekolah, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas agar memiliki kesiapsiagaan saat bencana terjadi.
Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah langkah prioritas yang dinilai perlu dipercepat, di antaranya penambahan dan pemeliharaan alat Early Warning System (EWS) di kawasan rawan longsor dan banjir bandang, penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), hingga percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah berisiko tinggi.
Dari sisi penganggaran, DPRD Jawa Tengah juga menyatakan akan mengawal pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar kebutuhan penanganan darurat maupun rehabilitasi pascabencana tetap tersedia dan tepat sasaran.
Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyatakan penguatan sistem informasi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas personel, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk menurunkan risiko bencana dan meminimalkan jatuhnya korban jiwa.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang diperkirakan semakin meningkat seiring perubahan iklim dan tingginya kerawanan bencana di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
