PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan belum memasuki tahapan kampanye, namun aparat keamanan mulai memetakan berbagai potensi kerawanan. Sebanyak 34 desa yang akan menggelar Pilkades kini menjadi fokus pengawasan untuk mencegah konflik sejak dini.
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf mengatakan, pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan gesekan pada Pilkades sering kali dipicu persoalan yang tampak sepele, namun dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, kepolisian telah mengidentifikasi sejumlah potensi gangguan yang berpeluang muncul selama proses Pilkades berlangsung.
“Potensi yang harus diantisipasi mulai dari politik uang, mobilisasi massa, konflik antarpendukung, intimidasi, provokasi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, perusakan alat peraga kampanye, gangguan keamanan di TPS, sengketa hasil pemilihan, hingga aksi premanisme,” kata Rachmad dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antisipasi Kebakaran Hutan/Lahan dan Kesiapan Pilkades Serentak 2026 di Aula Setya Polres Pekalongan, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan, meski Pilkades hanya berlangsung di 34 desa, dampaknya bisa meluas apabila konflik tidak segera dimitigasi.
“Jangan sampai muncul gejolak yang akhirnya menjadi ramai. Memang hanya 34 desa, tetapi kalau tidak bisa dimitigasi dengan baik, dampaknya bisa meluas,” ujarnya.
Pilkades Serentak dijadwalkan berlangsung hingga November 2026, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Selama rentang waktu tersebut, Polres Pekalongan akan menyiapkan pola pengamanan sesuai tingkat kerawanan masing-masing desa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengakui dinamika politik di sejumlah desa mulai terasa. Pemerintah daerah pun meminta seluruh camat lebih aktif memantau perkembangan wilayah serta segera memfasilitasi penyelesaian persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Menurutnya, berbagai aspirasi dari masyarakat terkait Pilkades sudah mulai bermunculan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kecamatan, Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga aparat keamanan menjadi kunci menjaga stabilitas.
“Kami membutuhkan dukungan TNI dan Polri agar situasi tetap kondusif, khususnya di desa-desa yang mulai mengalami dinamika menjelang Pilkades,” kata Sukirman.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Muhammad Nurul Chabibi memastikan seluruh Babinsa akan dilibatkan untuk mengawal tahapan Pilkades di desa binaan masing-masing.
Selain membantu menjaga keamanan, Babinsa juga akan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun kampanye hitam yang berpotensi memecah belah warga.
Menurutnya, menjaga kondusivitas Pilkades bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh masyarakat agar pesta demokrasi tingkat desa tidak berubah menjadi konflik horizontal yang mengganggu kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
