KOTA PEKALONGAN, KANALPLUS.ID – Gerakan Food Bank di Kota Pekalongan mulai menunjukkan perkembangan pesat. Tidak hanya jumlah dapur yang terus bertambah, inisiatif berbagi makanan gratis untuk warga kurang mampu ini kini memasuki tahap penyusunan kolaborasi resmi bersama BAZNAS RI dan Pemerintah Kota Pekalongan agar bisa berjalan lebih luas dan berkelanjutan.
Penggagas Food Bank Pekalongan, Prof. Dr. Ahmad Subagyo, mengatakan pertemuan dengan BAZNAS RI dan Pemerintah Kota Pekalongan menjadi langkah awal untuk menyusun pembagian peran masing-masing pihak sebelum dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
“Jadi langkah berikutnya adalah mematangkan konsepnya, kemudian menyusun kesepahaman. Kita berperan di mana, BAZNAS berperan di mana, dan pemerintah kota di mana. Di situlah desain kolaborasi akan kita susun,” ujarnya kepada kanalplus.id, Jumat (19/6/2026).
Di tengah proses penjajakan tersebut, gerakan yang baru diuji coba ini justru mendapat respons positif dari masyarakat. Jika sebelumnya hanya ada satu dapur yang rutin memasok makanan, kini sudah bertambah menjadi tiga dapur yang aktif berbagi.
“Hari ini ada dua dapur baru lagi yang bergabung dan sudah mulai terdistribusi. Berarti sekarang ada sekitar 150 paket makanan per hari,” ungkap Ahmad Subagyo.
Menurutnya, pertumbuhan tidak hanya datang dari sisi penerima manfaat, tetapi juga dari masyarakat yang ingin ikut berbagi.
“Yang menerima semakin banyak karena kabarnya menyebar dari satu orang ke orang lain. Dari sisi pemberi juga mulai bertambah, ada dapur-dapur yang mendaftarkan diri untuk bergabung,” jelasnya.
Perluasan jaringan relawan juga mulai dilakukan seperti rencana pertemuan dengan perwakilan dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan dijadwalkan berkumpul untuk menyerahkan data warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Mereka akan melaporkan orang-orang miskin di daerahnya yang setiap hari menggantungkan bantuan orang lain. Di sinilah peran relawan untuk memetakan kebutuhan secara nyata,” ungkapnya.
Ahmad Subagyo menilai Kota Pekalongan memiliki potensi besar membangun sistem berbagi pangan berbasis masyarakat. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 24 dapur yang berpotensi bergabung dalam jaringan Food Bank.
“Kalau setiap dapur mampu menyediakan sekitar 50 paket, maka masing-masing wilayah sebenarnya sudah bisa membantu lingkungan sekitarnya. Ini bisa menjadi model yang sangat baik,” katanya.
Meski demikian, ia menilai dukungan pemerintah menjadi kunci agar gerakan sosial tersebut memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, keterlibatan pemerintah bukan dalam bentuk pengelolaan langsung, melainkan memberikan dukungan regulasi sehingga dapur-dapur yang ikut berbagi memiliki kepastian hukum.
“Kami butuh dukungan pemerintah kota agar kegiatan ini tidak dianggap ilegal. Pemerintah cukup memberikan regulasi supaya dapur-dapur di Pekalongan bersedia berbagi melalui Food Bank yang akan membantu menyalurkan,” terangnya.
Sinyal positif datang dari audiensi dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Gagasan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari BAZNAS.
Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Arifin Purwakananta, menegaskan pihaknya melihat Food Bank Pekalongan sebagai sebuah inovasi yang layak dikembangkan secara nasional.
“BAZNAS mendukung adanya inisiatif Food Bank Indonesia di Kota Pekalongan dan berharap ini akan menjadi role model bagi inisiatif sejenis di berbagai wilayah di Indonesia,” paparnya.
Jika kolaborasi tersebut berhasil diwujudkan, Pekalongan berpeluang menjadi daerah pertama yang memiliki skema Food Bank berbasis kolaborasi antara relawan, komunitas dapur, pemerintah daerah dan BAZNAS dalam satu sistem penyaluran pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
