KOTA TEGAL, KANALPLUS.ID – Pemerintah pusat menyiapkan peluncuran Gerakan Taubat Ekologi Nasional pada Agustus 2026 sebagai upaya mempercepat pemulihan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim, kerusakan lahan, pencemaran sungai, hingga persoalan sampah yang belum terselesaikan.
Gerakan tersebut akan diarahkan pada penanaman dua miliar pohon, rehabilitasi mangrove dan lahan kritis, pemulihan sungai, penguatan penanganan sampah, hingga pengawasan terhadap industri yang menghasilkan limbah.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengatakan gerakan itu lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam kondisi lingkungan yang terjadi saat ini.
“Kita harus mengakui bahwa masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang ini adalah kesalahan kolektif kita sebagai bangsa. Karena semua bersalah, maka semua harus bertobat supaya tidak mengulangi kesalahan dan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan kemuliaan lingkungan,” ujar Jumhur saat kuliah umum di Aula Universitas Harkat Negeri, Kota Tegal, Jumat (3/7/2026).
Jumhur menyebut istilah ‘taubat ekologi’ bukan sekadar slogan. Gerakan tersebut akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam memperlakukan lingkungan.
Pelaku usaha, terutama di sektor ekstraktif, juga diminta tidak hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam. Mereka harus menjalankan kewajiban reklamasi, pemulihan lahan, serta penanaman kembali di wilayah yang terdampak aktivitas usaha.
“Industri harus mematuhi aturan pengelolaan limbah. Sementara sektor ekstraktif harus bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang telah digunakan,” katanya.
Selain pemulihan fisik lingkungan, pemerintah juga akan mendorong penguatan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jumhur menilai perubahan iklim tidak dapat dihadapi hanya dengan kebijakan teknis, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengubah pola konsumsi dan cara memanfaatkan sumber daya alam.
Ia juga menyinggung peluang perdagangan karbon yang dinilai dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola secara transparan dan berpihak pada pemulihan lingkungan.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengatakan perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih besar dalam membangun solusi atas persoalan lingkungan. Kampus, menurut dia, tidak cukup hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga harus menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila ilmu pengetahuan, ekonomi, dan ekologi berjalan seimbang,” kata Sudirman.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tegal mengklaim telah menjalankan sejumlah program mitigasi perubahan iklim. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menyebut program tersebut meliputi penanaman mangrove, pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF, serta pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
