KANAL KOTA – Di saat sebagian orang seusianya mulai menikmati masa pensiun dengan bersantai, Witono (58) justru memilih duduk di balik meja bengkel mininya, memegang obeng dan menatap motherboard handphone dengan mata yang mulai rabun. Ia bukan sedang bernostalgia, melainkan sedang menenun kembali asa ekonomi keluarganya.
Warga Kelurahan Podosugih, Kota Pekalongan, ini adalah satu dari 96 peserta yang tersaring dari total 250 pendaftar ketat Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap 2 Tahun 2026 yang dihelat oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan.
Alih-alih memilih pelatihan yang menguras tenaga fisik, Witono melabuhkan pilihannya pada dunia reparasi ponsel pintar di mana sebuah bidang yang ia yakini akan terus hidup seiring derasnya arus digitalisasi.
Bagi Witono, pilihan ini adalah kalkulasi bertahan hidup yang matang. Fisik yang tak lagi muda membuatnya harus cerdas membaca celah pasar.
“Pinginnya bisa menaikkan taraf hidup supaya kita bisa berkarya, baik mungkin bekerja di tempat lain atau di perusahaan atau bisa buka usaha sendiri,” ucapnya, Senin (28/9/2026).
Kisah Witono merefleksikan pergeseran wajah program pelatihan kerja pemerintah daerah yang kerap dicap sebagai ‘proyek seremonial tahunan’. Kali ini, Dinperinaker menerapkan filter berlapis mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara mendalam, hingga psikotes. Dari 250 orang yang mengetuk pintu kesempatan, hanya 38% yang lolos.
Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, menegaskan bahwa lembaganya tidak sedang membagikan sertifikat kosong. Sembilan puluh enam peserta terpilih dibagi secara merata ke dalam enam bidang keahlian strategis seperti pembuatan roti, tata busana (menjahit), servis mobil, servis sepeda motor sistem injeksi, servis HP, dan kelistrikan gedung/industri.
“Jadi keluar dari pelatihan ini kami berharap mereka mampu menjadi warga yang memiliki kompetensi dan siap berdaya saing baik di sektor usaha maupun sebagai pekerja. Sertifikat bukan segalanya, skill nyata adalah harga mati,” tegas Betty.
Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyoroti bahwa program ini dibiayai langsung dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.
“Ini adalah bentuk nyata pengembalian hak ekonomi kepada masyarakat bawah untuk meredam gelombang pengangguran terbuka yang kian kompleks,” jelasnya.
Pemerintah sadar betul bahwa ijazah formal saja tidak lagi cukup di pasar tenaga kerja modern yang hiper-kompetitif. Sentuhan vokasi langsung menyasar pada penciptaan lapangan kerja mandiri (entrepreneurship) maupun suplai tenaga kerja terampil siap pakai bagi industri lokal.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
