KANAL PEKALONGAN – Isu dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mulai mencuat. Bahkan, muncul dugaan adanya sosok yang disebut sebagai kasir atau makelar jabatan yang menawarkan kemudahan mendapatkan posisi eselon III dan IV dengan imbalan sejumlah uang.
Menanggapi isu tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman menantang aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat yang mengetahui praktik percaloan jabatan agar berani mengungkapnya.
Dia bahkan membuka kesempatan bagi ASN yang pernah dimintai uang atau sudah menyerahkan kompensasi kepada pihak yang mengaku bisa mengurus jabatan untuk melapor langsung kepadanya.
“Iya, yang pertama memang dalam setiap perhelatan pergantian jabatan-jabatan seperti ini, mesti selalu isu itu muncul. Tetapi saya sudah menekankan, berulang-ulang kepada jajaran ASN itu sendiri, jangan sampai terbujuk rayu kepada makelar-makelar yang berkeliaran di sana,” kata Sukirman, Selasa (10/11/2026).
Peringatan itu bukan sekadar meminta ASN berhati-hati. Sukirman juga meminta mereka yang pernah menjadi sasaran dugaan praktik tersebut untuk berani mengungkapkannya, terutama jika sudah terjadi permintaan atau penyerahan uang.
“Kalau ada makelar-makelar, apalagi sudah mengeluarkan sejumlah kompensasi, yang pertama adalah salah satu sisinya sendiri, yang kedua, tolong laporkan kepada saya. Saya akan memproses, secara hukum terkait dengan pihak-pihak yang memang kemudian mengatasnamakan akan menjamin kelulusan, akan menjamin jabatan itu,” tegasnya.
Dia meminta siapa pun yang memiliki informasi lebih jauh mengenai dugaan percaloan jabatan agar menyampaikan laporan disertai bukti. Termasuk bukti komunikasi, permintaan uang, maupun transaksi yang berkaitan dengan janji pengurusan jabatan.
“Kalau memang mau menginformasikan lebih detail, silakan, tentu dengan bukti-buktinya. Kalau memang sudah memberikan kompensasi, bukti kompensasinya apa dan seterusnya,” ujarnya.
Menurut Sukirman, bukti tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanganan, baik melalui proses pidana maupun pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi.
Pernyataan Sukirman sekaligus menempatkan persoalan ini pada dua hal: keberanian ASN melaporkan dugaan praktik jual beli jabatan dan keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti laporan tersebut.
Sebab, larangan dan peringatan saja tidak cukup untuk menjawab dugaan adanya makelar yang berkeliaran. Publik tentu menunggu apakah isu tersebut akan berhenti sebagai rumor menjelang mutasi atau benar-benar ditelusuri hingga pihak yang diduga terlibat.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












