KANAL BATANG – Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Batang 2027 masih menyisakan tarik-menarik kepentingan. Kalangan buruh menginginkan upah minimum mencapai Rp3,4 juta, sementara pengusaha menghendaki kenaikan yang lebih terbatas, dengan angka sekitar Rp2,9 juta.
Perbedaan aspirasi tersebut kini menjadi salah satu pembahasan utama Dewan Pengupahan Kabupaten Batang. Pemerintah daerah berupaya mencari titik tengah di antara tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kepentingan menjaga daya saing investasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batang, Farida Ariyani, mengatakan angka Rp3,4 juta dan Rp2,9 juta merupakan aspirasi yang disampaikan masing-masing pihak dalam pembahasan UMK 2027.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja mengikuti salah satu usulan. Penetapan upah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan perusahaan, kebutuhan pekerja, hingga perkembangan investasi di Batang.
“Kalau dari Apindo mungkin kepinginnya koefisien minimal. Kalau dari serikat karena penginnya sejahtera ya yang di atas. Kalau kami dari pemerintah, kemudian dari praktisi, akademisi, berusaha untuk adil,” kata Farida, Minggu (22/11/2026).
Pembahasan UMK Batang 2027 hingga kini masih berlangsung. Pemerintah kabupaten belum menetapkan angka usulan resmi yang nantinya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Farida menegaskan, penentuan UMK tidak bisa hanya mengikuti persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebab, kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha di setiap daerah berbeda.
UMP Jawa Tengah 2027 sendiri telah ditetapkan sebesar Rp2.655.454, naik 14,10 persen atau Rp328.068 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07.
Namun, angka tersebut tidak otomatis menjadi patokan tunggal dalam menentukan UMK Batang.
Batang saat ini tengah berkembang sebagai salah satu tujuan investasi, terutama dengan tumbuhnya kawasan industri. Pemerintah daerah menilai kebijakan pengupahan juga harus memperhitungkan persaingan antardaerah dalam menarik perusahaan dan membuka lapangan kerja.
“Jangan sampai Batang yang lagi sangat menarik bagi dunia investasi ini kemudian karena UMK-nya dianggap kurang kompetitif akhirnya investasinya kan sekarang juga bersaing, banyak daerah yang punya kawasan industri. Makanya kita juga harus mempertimbangkan faktor itu,” jelas Farida.
Di sisi lain, tuntutan buruh agar UMK mencapai Rp3,4 juta berkaitan dengan kebutuhan hidup layak. Farida mengakui standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pengupahan.
Meski demikian, menurutnya, kenaikan menuju angka KHL perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha.
“Kalau buruh kepinginnya itu KHL. KHL itu sudah ada angka, tapi kalau langsung ke KHL rasanya masih terlalu jauh. Jadi memang harus bertahap,” ungkapnya.
Penghitungan UMK juga mempertimbangkan sejumlah komponen sesuai ketentuan, termasuk upah minimum tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta koefisien dalam formula pengupahan.
Pemerintah Kabupaten Batang berupaya agar angka yang diusulkan nantinya tidak terlalu rendah bagi pekerja, tetapi tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk menjalankan usaha dan mempertahankan lapangan kerja.
Setelah pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten selesai, usulan UMK Batang 2027 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.
Farida mengingatkan, angka yang diusulkan pemerintah kabupaten belum tentu sama dengan keputusan akhir gubernur.
“Finalnya pun begini, finalnya pun kan kami usulan. Jadi usulan itu nanti ketika di provinsi kami tidak bisa memastikan usulan kita disetujui, karena pernah ternyata angka yang disetujui provinsi berbeda dengan yang kita usulkan,” terangnya.
Dengan perbedaan aspirasi yang cukup lebar, penetapan UMK Batang 2027 kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan kepentingan investasi. Angka yang nantinya diputuskan tidak hanya menentukan besaran upah minimum, tetapi juga menjadi perhatian bagi hubungan industrial dan daya tarik Batang sebagai daerah tujuan investasi.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












