KANAL HUKUM – Seorang ayah kandung di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap anak perempuannya sendiri yang masih berusia empat tahun. Terdakwa yang bekerja sebagai petugas keamanan atau sekuriti itu dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.
Putusan perkara pencabulan dan kekerasan seksual tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Ardhianti Prihastuti dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis di PN Pekalongan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum (JPU)
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ucap Hakim Ardhianti Prihastuti mengetok palu, Rabu (11/11/2026).
Selain menjatuhkan vonis, Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan medis, serta barang bukti yang dihadirkan selama persidangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian hakim adalah hubungan antara terdakwa dan korban. Pelaku merupakan ayah kandung yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya.
“Kejahatan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung merupakan pengkhianatan terhadap kewajiban perlindungan dan kepercayaan yang melekat pada hubungan orang tua dan anak,” tegas hakim dalam sidang.
Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim juga mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa. Dalam persidangan, pihak terdakwa sebelumnya membantah melakukan perbuatan tersebut dan mengajukan sejumlah alasan untuk menyangkal dakwaan jaksa.
Salah satu pembelaan yang diajukan adalah alibi bahwa terdakwa sedang bekerja di bank plat merah pada saat dugaan tindak pidana terjadi. Penasihat hukum juga menghadirkan sejumlah rekan kerja terdakwa serta bukti elektronik berupa data absensi kehadiran.
Namun, majelis hakim menilai keterangan para saksi tersebut tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa terus-menerus berada di tempat kerja selama waktu kejadian.
Hakim juga mempertanyakan keabsahan data absensi elektronik yang diajukan karena tidak disertai pengesahan dari pihak pengelola sistem atau vendor serta tidak didukung pemeriksaan digital forensik.
Selain itu, majelis hakim menolak pembelaan yang mempersoalkan hasil pemeriksaan medis korban. Hakim menilai hasil Visum et Repertum yang dibuat dokter spesialis kandungan RSUD Kabupaten Pekalongan tidak memuat keterangan bahwa luka yang ditemukan telah terjadi lebih dari dua pekan sebagaimana didalilkan pihak terdakwa.
Pembelaan lain yang menyebut adanya kemungkinan pelaku lain juga dinilai tidak didukung alat bukti yang cukup dan tidak mampu mematahkan keterangan korban serta saksi-saksi lainnya.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan seluruh pembelaan terdakwa tidak beralasan hukum.
Sebelumnya kasus ini bermula pada Senin, 2 Maret 2026. Berdasarkan fakta persidangan, ibu korban saat itu menitipkan anaknya kepada terdakwa yang merupakan mantan suaminya di sebuah kios potong rambut di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, karena harus bekerja.
Ketika ibu korban kembali menjemput anaknya sekitar pukul 17.00 WIB, tidak ada tanda yang langsung menunjukkan kejadian tersebut. Namun, sekitar pukul 18.00 WIB, korban mengeluh sakit pada bagian alat vitalnya.
Korban kemudian menyampaikan kepada ibunya bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ibu korban bersama seorang saksi kemudian memeriksa kondisi anak tersebut dan mendapati adanya perubahan pada bagian kemaluannya.
Keterangan korban selanjutnya menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian perkara ini. Hasil pemeriksaan medis dan keterangan dokter yang memeriksa korban turut memperkuat pembuktian di persidangan.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim juga mengungkap bahwa terdakwa sempat meminta korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Hakim menilai perkataan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa untuk menyembunyikan perbuatannya.
Perkara ini melibatkan sejumlah saksi, termasuk ibu korban, saksi anak, serta dokter yang melakukan pemeriksaan medis. Jaksa juga menghadirkan bukti surat dan barang bukti untuk mendukung dakwaannya.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim turut menetapkan sejumlah barang bukti berupa pakaian milik anak korban dan satu unit telepon genggam merek Vivo warna biru untuk dirampas dan dimusnahkan.
Dengan putusan sembilan tahun penjara tersebut, PN Pekalongan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang saat kejadian masih berusia empat tahun.
Adapun terkait hasil putusan yang dijatuhkan, terdakwa setelah diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya memilih pikir-pikir atas vonis yang dibacakan.
“Pikir-pikir dulu yang mulia,” ucap terdakwa di akhir sidang.
Atas penyampaian terdakwa tersebut, Majelis Hakim PN Pekalongan menutup sidang dengan menyampaikan bahwa vonis yang dijatuhkan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












