Plt Bupati Pekalongan Tantang ASN Bongkar Makelar Jabatan, Siap Proses Hukum Jika Ada Transaksi

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 06:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Plt Bupati Pekalongan Sukirman membuka kesempatan bagi ASN untuk melaporkan priktik dugaan jual beli jabatan kepada dirinya secara langsung agar bisa diproses hukum. (Foto: dok istimewa)

Plt Bupati Pekalongan Sukirman membuka kesempatan bagi ASN untuk melaporkan priktik dugaan jual beli jabatan kepada dirinya secara langsung agar bisa diproses hukum. (Foto: dok istimewa)

 

KANAL PEKALONGAN – Isu dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mulai mencuat. Bahkan, muncul dugaan adanya sosok yang disebut sebagai kasir atau makelar jabatan yang menawarkan kemudahan mendapatkan posisi eselon III dan IV dengan imbalan sejumlah uang.

Menanggapi isu tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman menantang aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat yang mengetahui praktik percaloan jabatan agar berani mengungkapnya.

Dia bahkan membuka kesempatan bagi ASN yang pernah dimintai uang atau sudah menyerahkan kompensasi kepada pihak yang mengaku bisa mengurus jabatan untuk melapor langsung kepadanya.

“Iya, yang pertama memang dalam setiap perhelatan pergantian jabatan-jabatan seperti ini, mesti selalu isu itu muncul. Tetapi saya sudah menekankan, berulang-ulang kepada jajaran ASN itu sendiri, jangan sampai terbujuk rayu kepada makelar-makelar yang berkeliaran di sana,” kata Sukirman, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga :  Ahli Hukum di Sidang Gacon Tegaskan Perampasan Kemerdekaan Tak Harus Berjam-jam, Hitungan Menit Bisa Penuhi Unsur Pidana

Peringatan itu bukan sekadar meminta ASN berhati-hati. Sukirman juga meminta mereka yang pernah menjadi sasaran dugaan praktik tersebut untuk berani mengungkapkannya, terutama jika sudah terjadi permintaan atau penyerahan uang.

“Kalau ada makelar-makelar, apalagi sudah mengeluarkan sejumlah kompensasi, yang pertama adalah salah satu sisinya sendiri, yang kedua, tolong laporkan kepada saya. Saya akan memproses, secara hukum terkait dengan pihak-pihak yang memang kemudian mengatasnamakan akan menjamin kelulusan, akan menjamin jabatan itu,” tegasnya.

Dia meminta siapa pun yang memiliki informasi lebih jauh mengenai dugaan percaloan jabatan agar menyampaikan laporan disertai bukti. Termasuk bukti komunikasi, permintaan uang, maupun transaksi yang berkaitan dengan janji pengurusan jabatan.

Baca Juga :  Sidang Dugaan Penculikan ‘Gacon’ di Pekalongan Bongkar Keterlibatan Oknum Polisi dan Tokoh Politisi

“Kalau memang mau menginformasikan lebih detail, silakan, tentu dengan bukti-buktinya. Kalau memang sudah memberikan kompensasi, bukti kompensasinya apa dan seterusnya,” ujarnya.

Menurut Sukirman, bukti tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanganan, baik melalui proses pidana maupun pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi.

Pernyataan Sukirman sekaligus menempatkan persoalan ini pada dua hal: keberanian ASN melaporkan dugaan praktik jual beli jabatan dan keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti laporan tersebut.

Sebab, larangan dan peringatan saja tidak cukup untuk menjawab dugaan adanya makelar yang berkeliaran. Publik tentu menunggu apakah isu tersebut akan berhenti sebagai rumor menjelang mutasi atau benar-benar ditelusuri hingga pihak yang diduga terlibat.

Penulis : Achmad Udin

Editor : MAD

Follow WhatsApp Channel kanalplus.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tak Harus Lulus Kuliah untuk Jadi Eksportir, Siswa SMA di Kedungwuni Mulai Dikenalkan Pasar Dunia
Perumdam Tirta Kajen Wacanakan Sistem Genap Ganjil untuk Atasi Krisis Debit Air
PDAM Pekalongan Atasi Gangguan Air Valve di Lima Titik, Debit Air ke Pelanggan Meningkat
Dindik Pekalongan Sebut Lima Anak Terlibat Dugaan Perundungan SDN Langkap 2 Diminta Tanggung Biaya Pengobatan Korban
Siswa SD di Pekalongan Diduga Alami Perundungan, Keluarga Ungkap Kondisi Anak Memburuk
Debit Air Baku di Pekalongan Turun hingga 50 Persen, Perumdam Tirta Kajen Terapkan Penggiliran demi Jaga Air Bersih
Bantuan Air Bersih ke Wilayah Terdampak Kekeringan di Kabupaten Pekalongan Tembus Jutaan Liter
Tiap Tahun Kekeringan, Warga Kesesi Lega Dibantu 18 Ribu Liter Air Bersih

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:41 WIB

Tak Harus Lulus Kuliah untuk Jadi Eksportir, Siswa SMA di Kedungwuni Mulai Dikenalkan Pasar Dunia

Rabu, 11 November 2026 - 06:35 WIB

Plt Bupati Pekalongan Tantang ASN Bongkar Makelar Jabatan, Siap Proses Hukum Jika Ada Transaksi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:20 WIB

Perumdam Tirta Kajen Wacanakan Sistem Genap Ganjil untuk Atasi Krisis Debit Air

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:03 WIB

PDAM Pekalongan Atasi Gangguan Air Valve di Lima Titik, Debit Air ke Pelanggan Meningkat

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:12 WIB

Dindik Pekalongan Sebut Lima Anak Terlibat Dugaan Perundungan SDN Langkap 2 Diminta Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Berita Terbaru