KANAL EKNOMI – Produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berhasil masuk jaringan ritel modern belum tentu langsung membawa keuntungan bagi produsennya. Di balik peluang pasar yang lebih luas, terdapat persoalan yang jarang mendapat perhatian, yakni uang hasil penjualan bisa baru diterima satu hingga dua bulan setelah barang dikirim.
Persoalan tersebut disoroti Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Skema pembayaran berjangka yang diterapkan sejumlah peritel modern dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pelaku IKM untuk memperluas pemasaran produknya.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa sebagian jaringan ritel menerapkan pembayaran dengan tenggat satu hingga dua bulan setelah barang diterima.
Bagi perusahaan besar, tenggat pembayaran semacam itu mungkin masih bisa ditangani. Namun, kondisinya berbeda bagi pelaku IKM yang memiliki modal kerja terbatas dan harus terus memproduksi barang agar usahanya tetap berjalan.
Reni menjelaskan, sebagian pelaku IKM mengandalkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai sekitar Rp10 juta hingga Rp50 juta untuk menjalankan produksi. Ketika pembayaran dari peritel belum diterima, modal yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja ikut tertahan.
Akibatnya, pengusaha menghadapi situasi yang tidak mudah. Produk sudah dikirim, pesanan sudah dipenuhi, tetapi uang belum bisa digunakan untuk membiayai produksi berikutnya.
Pasar Bertambah, Kebutuhan Modal Justru Membesar
Persoalan ini memperlihatkan bahwa memperluas pasar tidak selalu berarti memperkuat kondisi keuangan sebuah usaha.
Ketika pesanan meningkat, produsen justru harus menyiapkan lebih banyak bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan biaya operasional. Semua kebutuhan tersebut harus dibayar terlebih dahulu, sementara uang dari penjualan sebelumnya belum tentu sudah masuk.
Dalam kondisi tertentu, semakin besar pesanan yang diterima, semakin besar pula kebutuhan modal kerja yang harus disiapkan.
Situasi ini dapat menciptakan tekanan arus kas atau cash flow. Usaha yang sebenarnya memiliki pasar dan produk yang diminati konsumen bisa mengalami kesulitan keuangan hanya karena jeda antara pengeluaran produksi dan penerimaan pembayaran terlalu panjang.
Masalah tersebut juga memperlihatkan perbedaan antara keuntungan di atas kertas dan ketersediaan uang tunai. Sebuah transaksi mungkin sudah tercatat sebagai penjualan, tetapi uangnya belum bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban usaha.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Otomatis Menyelesaikan Persoalan Pelaku Usaha
Persoalan arus kas IKM menjadi menarik ketika ditempatkan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.
Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II yang mencapai 5,29 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional tidak serta-merta menggambarkan kondisi keuangan setiap pelaku usaha. Kemampuan sebuah usaha untuk bertahan juga ditentukan oleh kelancaran pembayaran, kecukupan modal kerja, dan kepastian penerimaan uang dari pelanggan.
Artinya, akses pasar dan akses pembiayaan saja belum cukup. Pelaku usaha kecil juga membutuhkan sistem perdagangan yang tidak membuat modal mereka terlalu lama tertahan.
Bukan Hanya Soal Modal, tetapi Juga Kepastian Pembayaran
Kemenperin menilai persoalan pembayaran tersebut perlu menjadi perhatian dalam membangun kemitraan antara IKM dan jaringan ritel modern.
Dalam kegiatan temu bisnis IKM bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), industri besar, serta MR.DIY pada 17 November 2026, pemerintah berupaya mempertemukan produsen kecil dengan calon mitra pemasaran dan rantai pasok.
Selain persoalan pembayaran, pelaku IKM juga menghadapi keterbatasan informasi mengenai spesifikasi produk yang dibutuhkan peritel serta standar harga yang dapat diterima pasar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara produsen kecil dan perusahaan ritel tidak cukup hanya dibangun melalui kesempatan memasukkan produk ke toko. Kepastian mekanisme pembayaran, transparansi persyaratan, dan kesesuaian kemampuan produksi juga menjadi bagian penting dari kemitraan.
Pada akhirnya, keberhasilan produk lokal menembus pasar modern seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak toko yang menjualnya atau seberapa besar nilai pesanannya.
Ukuran keberhasilan juga perlu dilihat dari apakah produsen memperoleh keuntungan yang layak, mampu membayar pekerjanya, membeli bahan baku kembali, dan mempertahankan kegiatan produksi.
Sebab, bagi pengusaha kecil, pesanan besar bisa menjadi peluang pertumbuhan. Namun, tanpa perputaran uang yang sehat, peluang tersebut justru berpotensi menjadi beban baru bagi kelangsungan usaha.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












