KANAL HUKUM – Seorang remaja berinisial BGP (16), terpidana kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kendal, akhirnya harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya, remaja tersebut sempat mendapatkan penangguhan penahanan saat menjalani proses persidangan.
Kejaksaan Negeri Kendal mengeksekusi putusan pengadilan terhadap BGP dengan memasukkannya ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kamis (12/11/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama, menjelaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkekuatan hukum tetap. Pihak terdakwa tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah putusan banding dijatuhkan.
“Karena pihak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau penasihat hukumnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka secara yuridis putusan tingkat kedua telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi pemidanaan badan di LPKA Kutoarjo,” jelas Salomina dalam keterangan tertulisnya.
Perkara ini sebelumnya melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendal. Pada 21 Agustus 2026, majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak BGP atau penasihat hukumnya.
Pertimbangan hakim antara lain adanya jaminan dari paman dan kakek terdakwa yang menyatakan bersedia bertanggung jawab serta memastikan BGP selalu kooperatif dan memenuhi panggilan pengadilan maupun aparat penegak hukum.
Selain itu, BGP masih tercatat sebagai siswa kelas XI di salah satu SMK swasta di Kabupaten Kendal.
Penangguhan tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila terdapat jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri.
Meski penahanan ditangguhkan, proses hukum tetap berjalan. Pada 8 September 2026, jaksa penuntut umum menuntut BGP dengan pidana penjara selama tiga tahun di LPKA Kutoarjo.
Dalam tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan, di antaranya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan. Jaksa juga menilai perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban serta bertentangan dengan norma hukum dan agama.
Pengadilan Negeri Kendal kemudian menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara pada 22 September 2026. Hukuman tersebut dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
Pihak BGP mengajukan banding pada 28 September 2026. Namun, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui putusan pada 20 Oktober 2026 menguatkan vonis Pengadilan Negeri Kendal.
Selain melaksanakan putusan pengadilan, Kejaksaan Negeri Kendal menyatakan tetap memperhatikan keamanan dan kondisi psikologis korban.
“Kejaksaan Negeri Kendal sangat memahami rasa keadilan serta kekhawatiran yang dirasakan oleh korban maupun keluarga korban. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait dan instansi perlindungan anak setempat untuk memastikan keamanan dan perlindungan psikologis bagi korban,” ungkap Salomina dalam siaran persnya.
Kejaksaan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang turut mengawal proses hukum perkara tersebut. Penegakan hukum, menurut Kejari Kendal, tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












