KANAL BATANG – Harga telur ayam ras di tingkat peternak yang tertekan selama berbulan-bulan dinilai bukan semata persoalan perdagangan. Peternak ayam petelur di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menilai ada persoalan lebih besar di baliknya, yakni ketimpangan antara pertumbuhan populasi ayam dengan peningkatan konsumsi telur.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Sektor Batang, Joko Pramono, menyebut populasi ayam petelur secara nasional meningkat sekitar 17 persen dibandingkan 2025. Namun, menurut perhitungannya, konsumsi telur hanya tumbuh sekitar 2-3 persen. Kondisi itu membuat pasokan telur jauh lebih cepat bertambah dibandingkan kemampuan pasar menyerapnya.
“Populasi seluruh Indonesia itu naik 17 persen dari tahun 2025, sedangkan konsumsinya naik cuma 2 persen,” buka Joko saat dihubungi kanalplus.id, Minggu (9/8/2026).
Menurut dia, terdapat selisih sekitar 15 persen antara pertumbuhan populasi ayam dengan pertumbuhan konsumsi. Kelebihan pasokan inilah yang kemudian menekan harga telur di tingkat peternak.
“Jadi kalau populasi naik 17 persen, sedangkan konsumsi cuma naik 2 persen, maka ada selisih 15 persen yang harus dibuang ke mana?,” tanyanya.
Joko menduga ketimpangan tersebut tidak terlepas dari proyeksi peningkatan konsumsi telur yang terlalu tinggi seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, ketika pemerintah merancang program MBG dalam skala besar, muncul proyeksi bahwa konsumsi protein, termasuk telur, akan meningkat signifikan. Peternak, kata Joko, sejak awal telah menghitung bahwa kenaikan konsumsi tidak akan sebesar proyeksi tersebut.
“Proyeksi pemerintah itu 15 persen. Padahal sudah kita hitung, kenaikan konsumsi tidak lebih dari 5 persen,” katanya menegaskan.
Dalam perkembangan berikutnya, menurut perhitungan peternak, peningkatan konsumsi bahkan hanya sekitar 2-3 persen. Sementara itu, populasi ayam sudah telanjur bertambah. Akibatnya, produksi telur meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan permintaan.
Dalam industri ayam petelur, penambahan populasi bukan keputusan yang bisa langsung dibatalkan ketika permintaan ternyata tidak sesuai perkiraan. Ayam yang sudah masuk fase produksi tetap menghasilkan telur setiap hari. Peternak juga harus terus memberikan pakan agar ayam tetap produktif.
Situasi tersebut membuat kelebihan pasokan akhirnya masuk ke pasar. Ketika pasokan lebih besar dibandingkan permintaan, posisi tawar peternak menjadi lemah.
Joko menilai kondisi itulah yang saat ini tercermin dari harga telur di tingkat kandang yang berada di kisaran Rp19.000-Rp21.000 per kilogram. Harga tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram yang menjadi patokan harga di tingkat produsen.
Ironisnya, lanjut dia, ketika harga jual turun, biaya produksi belum ikut turun. Harga jagung, misalnya, menurut Joko sudah mendekati Rp7.000 per kilogram, sementara harga acuan pemerintah yang disebutnya sekitar Rp5.500 per kilogram.
“Makanya sampai saat ini harga telur enggak bakal naik sampai yang 15 persen ini dipangkas,” ujarnya.
Meski mengkritik proyeksi kebutuhan telur, Joko menegaskan peternak tidak mempersoalkan keberadaan program MBG. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menghitung kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut agar tidak menimbulkan distorsi baru pada sektor produksi.
Peternak justru berharap program MBG benar-benar menjadi salah satu saluran penyerapan telur dari peternak rakyat. Sebab, jika dapur MBG mampu menyerap telur secara konsisten dengan harga yang layak, sebagian kelebihan produksi dapat terserap dan tekanan harga di pasar umum berpotensi berkurang.
Namun Joko mengaku instruksi penyerapan telur untuk kebutuhan MBG yang sebelumnya disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan peternak. Ia menyebut pernah ada instruksi dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah daerah untuk menyerap telur peternak.
“Yang MBG itu ada instruksi dari Kepala BGN mau menyerap telur dari peternak, sampai sekarang tidak terbukti. Zong,” terangnya.
Joko juga menyebut adanya instruksi dari Gubernur Jawa Tengah pada 30 Juni, tetapi menurut dia belum memberikan dampak nyata terhadap harga telur di tingkat peternak. Bagi peternak, persoalan ini menunjukkan risiko ketika produksi diperbesar berdasarkan proyeksi permintaan yang ternyata tidak terealisasi sesuai harapan.
Peternak sudah mengeluarkan modal untuk membeli bibit, membangun kandang, membeli pakan dan memelihara ayam hingga memasuki masa produksi. Ketika telur yang dihasilkan tidak terserap sesuai perkiraan, peternak menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya melalui penurunan harga.
“Jadi proyeksi-proyeksi konsumsi yang salah itu ada di MBG,” ujarnya.
Di sisi lain, Joko mengingatkan bahwa kelebihan populasi ayam tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan harga telur. Menurutnya, mekanisme pasar pada akhirnya akan memaksa populasi turun ketika peternak yang tidak kuat mulai mengurangi jumlah ayam atau melakukan afkir lebih cepat.
Normalnya, kata dia, ayam petelur diafkir sekitar 90 minggu. Namun dalam kondisi tekanan ekonomi, sebagian peternak bisa memilih melakukan afkir lebih awal ketika ayam dianggap tidak lagi ekonomis untuk dipelihara.
“Teman-teman yang memang sudah tidak kuat dengan ayam, ada yang baru 70 minggu sudah trouble, langsung mereka afkir,” ungkapnya.
Joko memperkirakan tekanan harga tidak hanya akan berdampak pada peternak. Jika harga telur terus berada di bawah biaya produksi, peternak kecil akan mulai berguguran satu per satu. Dampaknya bisa menjalar ke pekerja, pemasok pakan, usaha pendukung peternakan hingga perbankan yang memberikan pembiayaan.
“KPUS Sektor Batang sendiri saat ini memiliki 117 anggota aktif dengan populasi sekitar 632.000 ekor ayam,” sebutnya.
Joko mengatakan hingga saat ini belum ada anggota yang benar-benar berhenti total. Namun sebagian sudah mulai menggadaikan aset untuk mempertahankan usaha. Jika kondisi tersebut berlangsung hingga akhir tahun tanpa intervensi yang efektif, ia memperkirakan semakin banyak peternak yang mengalami kesulitan membayar cicilan.
“Kalau tidak ada intervensi sampai akhir tahun, peternak kecil bertumbangan satu per satu. Banyak UMKM yang tumbang, banyak kredit macet,” jelasnya.
Karena itu, menurut Joko, persoalan telur murah tidak seharusnya dilihat hanya sebagai kabar baik bagi konsumen. Harga telur yang murah memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi jika harga tersebut membuat peternak terus kehilangan modal, keseimbangan pasokan telur justru bisa terganggu pada masa berikutnya.
“Bagi peternak Batang, persoalan utamanya bukan menolak konsumsi telur murah, melainkan memastikan harga murah di meja makan masyarakat tidak dibayar dengan bangkrutnya peternak di tingkat kandang,” kritiknya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD
