KANAL KOTA – Ketepatan data menjadi faktor penentu apakah warga miskin benar-benar mendapatkan bantuan sosial (bansos) atau justru terlewat dari program perlindungan pemerintah. Karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan mulai mempercepat pemutakhiran data penerima bansos dengan melibatkan aparatur hingga tingkat kelurahan.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menegaskan bahwa proses pendataan tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Data yang dihimpun harus mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Penegasan itu disampaikan Balgis saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Bansos dengan Akselerasi Perlinsos di Aula Kantor Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Balgis, peran camat, lurah, dan fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki pengetahuan mengenai kondisi warga di wilayah masing-masing.
Ia meminta seluruh jajaran yang terlibat menjalankan proses pemutakhiran dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab. Sebab, ketelitian dalam memeriksa kondisi warga akan berpengaruh terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan sosial.
“Kami berharap semuanya bisa bekerja dengan ikhlas dan peduli dalam melayani masyarakat. Tolong dibantu proses pemutakhiran data bansos ini agar benar-benar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Kota Pekalongan,” kata Balgis.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 5. Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran penting dalam upaya memastikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah tetap mendapatkan perlindungan sosial.
Menurutnya, hasil kerja aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan bersama fasilitator SLRT turut menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam satu tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Sriyana, menjelaskan bahwa akselerasi Perlinsos dilakukan untuk mempercepat pemutakhiran sekaligus verifikasi data penerima bantuan sosial.
Ia menilai keterlibatan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan fasilitator SLRT tidak bisa dipisahkan dari proses tersebut. Kedekatan mereka dengan masyarakat menjadi modal penting untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Melalui koordinasi dan verifikasi secara berjenjang, pemerintah berharap data penerima bansos menjadi lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sriyana berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pengumpulan dan pemeriksaan data, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan demikian, pembaruan data dapat mengurangi risiko bantuan salah sasaran sekaligus memastikan warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi,” tutupnya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












