KANAL KOTA – Kompleks gedung pemerintahan Kota Pekalongan yang dibakar oleh aksi anarkis pada 30 Agustus 2025 lalu akhirnya selesai direhabilitasi. Meski pembangunan telah rampung 100 persen dan pengelolaannya resmi telah diserahkan, namun baru akan ditempati tahun depan.
Penyerahan pengelolaan dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) kepada Pemkot Pekalongan di Ruang Rapat Setda, Kamis (12/11/2026).
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK)/Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Nanda Lasro Elisabet Sirait, mengatakan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung pemerintahan serta prasarana publik yang terdampak aksi anarkis telah diselesaikan pada 12 Oktober 2026.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk dengan pendampingan manajemen konstruksi dari PT Agrinesia Niaga Nusantara. Seluruh hasil pekerjaan juga telah melalui pemeriksaan bersama.
“Proses pembangunan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari persiapan pengadaan, penyusunan desain, hingga pelaksanaan konstruksi dengan skema design and build. Seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengupayakan percepatan agar fasilitas pemerintahan dapat segera kembali difungsikan,” terang Nanda.
Ia menjelaskan, pelaksanaan proyek sempat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penyesuaian ketersediaan tenaga kerja dan material. Namun, seluruh kendala tersebut berhasil dilalui hingga pekerjaan dinyatakan selesai.
Melalui penandatanganan BAST, pengelolaan hasil rehabilitasi kini diserahkan kepada Pemkot Pekalongan. Dengan demikian, tanggung jawab pemanfaatan, pengoperasian, pengelolaan, dan perawatan gedung beralih kepada pemerintah daerah.
“Hasil pekerjaan telah kami serahterimakan dalam kondisi baik sesuai lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya, pemanfaatan, pengelolaan, pengoperasian dan perawatan kami alihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan,” ungkapnya.
Meski demikian, proses pengalihan aset secara administratif masih akan dilanjutkan. Penyerahan pengelolaan tersebut merupakan bagian dari tahapan pengalihan Barang Milik Negara (BMN) atau hibah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemkot Pekalongan.
Proses administrasinya akan berjalan secara paralel melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian Keuangan hingga memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.
Selain itu, penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab selama masa pemeliharaan enam bulan, khususnya terhadap kecacatan atau kerusakan yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid (Aaf) mengatakan penyelesaian rehabilitasi gedung tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah setelah lebih dari satu tahun fasilitas pemerintahan terdampak kerusakan.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, atas dukungan dan respons dalam membantu pemulihan gedung-gedung tersebut.
“Alhamdulillah, gedung sudah jadi, sudah serah terima dan sudah siap kita tempati supaya pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik lagi. Ini juga menjadi etos dan semangat kerja baru bagi teman-teman ASN karena kita mendapatkan berkah yang luar biasa,” kata Aaf.
Namun, gedung yang telah selesai dibangun itu tidak langsung digunakan. Pemkot Pekalongan masih akan melakukan pengisian mebel dan penyesuaian tata ruang sebelum seluruh aktivitas perkantoran dipindahkan.
Aaf menyebut, pemanfaatan gedung ditargetkan mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah pekerjaan penyempurnaan juga masih perlu ditangani pemerintah daerah, mulai dari pelapisan aspal, penataan area parkir, perapian lingkungan sekitar bangunan, hingga pembenahan saluran air di sekeliling gedung untuk mengantisipasi genangan.
Menariknya, Pemkot Pekalongan juga akan mempertahankan identitas lokal dalam penamaan sejumlah ruangan. Nama-nama motif batik khas Pekalongan, seperti Jlamprang, tetap digunakan sebagai nama ruangan di kompleks perkantoran tersebut.
Dengan rampungnya rehabilitasi ini, kompleks gedung pemerintahan yang sebelumnya rusak akibat aksi anarkis diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












