KANAL KOTA – Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD Kota Pekalongan menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pemberdayaan usaha mikro, penyelenggaraan kepemudaan, serta perlindungan perempuan dan anak. Ketiga regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru untuk menjawab persoalan ekonomi, pengembangan generasi muda, hingga penanganan kekerasan di Kota Pekalongan.
Persetujuan bersama tiga Raperda itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Rabu (11/11/2026).
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Perubahan aturan ini dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, mengatakan pembahasan dan pengesahan ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama pemerintah daerah.
Menurut dia, regulasi pemberdayaan usaha mikro diharapkan mampu memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, terutama menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Sementara aturan tentang kepemudaan diarahkan untuk mendorong lahirnya generasi muda dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
Adapun perubahan aturan perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian tersendiri karena kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut masih terjadi.
“Jadi perubahan regulasi perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian penting di tengah masih adanya kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut,” kata Azmi.
Azmi berharap ketiga regulasi itu tidak berhenti pada pengesahan di tingkat legislatif. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawal pelaksanaannya dengan memberikan kritik maupun masukan terhadap program yang disusun pemerintah daerah.
Ia menegaskan, DPRD membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid (Aaf) mengatakan persetujuan tiga Raperda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan daerah di sejumlah sektor strategis.
“Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan kebijakan daerah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan usaha mikro, peningkatan kualitas generasi muda, hingga perlindungan perempuan dan anak,” terangnya.
Namun, menurut Aaf, tantangan berikutnya justru berada pada tahap pelaksanaan. Pemerintah kota harus memastikan regulasi yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah pelaksanaan, termasuk menyelaraskan program, target, kegiatan, serta kebutuhan anggaran dan sumber daya.
“Untuk itu, kami meminta seluruh perangkat daerah terkait segera mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan dengan menyelaraskan program, kegiatan, target, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan,” tegasnya.
Aaf berharap ketiga Perda tersebut nantinya menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar aturan tertulis.
Dengan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Sementara aturan kepemudaan diharapkan membuka ruang lebih luas bagi pengembangan potensi generasi muda.
Di sisi lain, perubahan regulasi perlindungan perempuan dan anak diharapkan memperkuat langkah pemerintah dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan.
Aaf pun meminta seluruh pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, ikut mendukung pelaksanaan ketiga regulasi tersebut agar tujuan pembentukan aturan benar-benar tercapai.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












