KANAL KOTA – Pemerintah Kota Pekalongan berencana memperluas jenis pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah layanan administrasi kepolisian, termasuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai disiapkan agar masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor untuk mengurus keperluan administrasi.
Rencana tersebut menjadi salah satu fokus kerja sama Pemkot Pekalongan dengan Polres Pekalongan Kota, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan, dan BRI Cabang Pekalongan. Kerja sama itu diperpanjang melalui penandatanganan nota kesepahaman di Aula Mapolres Pekalongan Kota, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid (Aaf) mengatakan, pengembangan layanan di MPP diarahkan untuk memperbanyak jenis pelayanan yang bisa diakses masyarakat dalam satu lokasi.
Menurutnya, kerja sama dengan sejumlah instansi tersebut bukan hal baru. Namun, pemerintah ingin memperluas cakupan layanan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah, kerja sama ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi merupakan perpanjangan sinergi antara Pemkot dengan Polres, Rutan, dan BRI. Kita ingin pelayanan di Mal Pelayanan Publik semakin baik dan mencakup lebih banyak program dari masing-masing instansi. Fokusnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelayanan yang transparan, dan semakin nyaman,” kata Aaf.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah administrasi kepolisian. Pelayanan SKCK sebenarnya sudah tersedia di MPP, sedangkan perpanjangan SIM masih membutuhkan sejumlah persiapan, terutama penambahan peralatan dan persetujuan dari pemerintah pusat.
Aaf mengatakan, pengembangan layanan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemkot juga berharap kerja sama dengan Rutan dan BRI dapat membuka akses lebih luas terhadap layanan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi.
“Pengembangan layanan ini akan kita lakukan secara bertahap. Harapannya, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang bisa diakomodasi di MPP sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dies Ferra Ningtias mengatakan, pihaknya mendukung rencana pengembangan pelayanan kepolisian di MPP. Untuk pelayanan SKCK, fasilitas tempat sebenarnya sudah tersedia. Polres tinggal mengupayakan penempatan personel agar pelayanan bisa berjalan lebih maksimal.
“Kalau pelayanan SKCK bisa terintegrasi di MPP, tentu akan memudahkan masyarakat dan memangkas waktu. Untuk perpanjangan SIM, kami juga berharap bisa dikembangkan di MPP, tetapi masih membutuhkan tambahan peralatan serta proses pengajuan ke Korlantas. Sementara itu, informasi persyaratan perpanjangan SIM secara daring juga bisa kami sosialisasikan kepada masyarakat,” jelas Dies.
Dengan rencana tersebut, MPP diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengurusan dokumen administrasi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pusat layanan berbagai instansi.
Meski demikian, perluasan layanan masih membutuhkan kesiapan fasilitas, peralatan, dan personel dari masing-masing lembaga. Khusus perpanjangan SIM, masyarakat masih harus menunggu proses pengajuan peralatan ke tingkat pusat sebelum layanan tersebut dapat direalisasikan di MPP Pekalongan.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












