KANAL BATANG – Pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Batang masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketidakjelasan batas antara tanah milik warga, kawasan Perhutani, dan aset pemerintah. Masalah ini bukan sekadar menghambat proses administrasi, tetapi juga berpotensi menyeret warga ke sengketa hukum, bahkan bertahun-tahun setelah sertifikat diterbitkan.
Munculnya persoalan tersebut disampaikan Kepala Desa Sentul, Abdul Rosyid. Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah desa adalah sulitnya mendapatkan pengesahan batas tanah dari instansi yang berwenang.
Di lapangan, petugas dari instansi tingkat daerah sebenarnya bisa datang ketika diminta membantu pengukuran. Namun, mereka tidak selalu memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen penegasan batas.
“Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Sama juga di Perhutani, apabila kita mengundang Perhutani daerah itu selalu datang, tetapi enggak berani tanda tangan. Yang punya kewenangan adalah Biorren,” kata Rosyid, Rabu (11/11/2026).
Akibatnya, pemerintah desa harus mendatangkan petugas yang memiliki kewenangan dari tingkat lebih tinggi. Proses ini tidak hanya memperpanjang pengurusan, tetapi juga menambah biaya yang harus dikeluarkan warga.
Rosyid menyebut, berdasarkan pengalaman yang pernah dihadapi, biaya pengurusan melalui notaris untuk penegasan batas tanah bisa mencapai Rp850 ribu per bidang.
Persoalan tersebut juga menjadi ancaman bagi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rosyid mengungkapkan, Desa Sentul pernah menghadapi gugatan hukum setelah proses PTSL berjalan tanpa melibatkan instansi yang memiliki kewenangan atas batas kawasan Perhutani.
Saat ini, terdapat satu bidang tanah di Desa Sentul yang masih bermasalah. Namun, Rosyid khawatir persoalan serupa terjadi di desa-desa lain apabila mekanisme penegasan batas tidak segera diperjelas.
Risiko sengketa juga tidak selalu muncul ketika sertifikat pertama kali diterbitkan. Dalam salah satu kasus yang dia ketahui, sertifikat tanah yang sudah terbit sekitar 20 tahun lalu justru bermasalah saat proses pembagian warisan.
Pengukuran ulang menunjukkan adanya pergeseran batas tanah hingga tiga meter. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengesahan batas bisa menjadi masalah serius meski dokumen kepemilikan sudah lama dimiliki warga.
“Berarti kan tidak ada kepastian di situ. Saya takutnya nanti setelah beberapa tahun saya sudah enggak jadi kepala desa, kemudian digugat. Jadi enggak enak sama warga,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas instansi.
Pemkab Batang mendorong pertemuan tripartit yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan instansi terkait untuk membahas mekanisme penegasan batas kawasan.
“Beberapa aspirasi yang masuk insyaallah akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait program perhutanan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa untuk pembatasan wilayah,” ujar Faiz.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyamaan persepsi, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai instansi yang berwenang melakukan pengukuran dan pengesahan batas tanah.
“Kepastian itu penting agar pemerintah desa tidak terus berada dalam posisi sulit ketika membantu warga mengurus sertifikat. Sebab, tanpa kejelasan batas dan kewenangan, sertifikat yang sudah diterbitkan pun belum tentu menutup peluang munculnya sengketa di kemudian hari,” tutupnya.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












