KANAL NASIONAL – Pembangunan pusat data atau data center yang belakangan menuai penolakan di sejumlah daerah di Indonesia mendapat tanggapan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof.Dr. Arif Satria.
Ia menilai keberadaan pusat data merupakan kebutuhan yang sulit dihindari jika Indonesia ingin mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, pembangunan infrastruktur tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan energi dan air yang berkelanjutan.
Menurut Arif, pusat data merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengembangan AI. Persoalannya, fasilitas tersebut membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar sehingga perlu ada solusi agar operasionalnya tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Data center kan menjadi keniscayaan kalau kita akan membangun AI. Salah satu infrastruktur yang harus disediakan adalah data center. Namun demikian, data center itu membutuhkan energi yang besar, butuh listrik yang besar,” kata Arif kepada kanalplus.id di Kota Pekalongan, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, pembangunan pusat data pada dasarnya tidak menjadi masalah selama kebutuhan sumber daya tersebut dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
“Saya kira harus dicarikan solusinya. Jadi, selama kita ini mampu menciptakan air dan listrik yang sustainable, maka enggak ada masalah,” ujarnya.
Guru besar IPB University tersebut mencontohkan sejumlah negara yang mulai mencari alternatif pemenuhan kebutuhan air untuk operasional pusat data. Salah satunya melalui teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar.
Arif menyebut China sebagai salah satu negara yang dapat menjadi rujukan dalam melihat berbagai kemungkinan solusi tersebut.
“Sebagian negara di tempat lain menggunakan desalinasi air laut. Jadi, saya kira bisa. Terutama China ini,” tuturnya.
Ia meyakini persoalan kebutuhan sumber daya untuk pusat data masih memiliki sejumlah jalan keluar. Karena itu, menurutnya, tantangan pembangunan infrastruktur digital bukan semata-mata memilih antara melanjutkan atau menghentikan pembangunan, melainkan menemukan cara agar kebutuhan teknologi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Regulasi pusat data dan AI masih disiapkan
Selain persoalan energi dan air, Arif juga menyoroti kesiapan regulasi pemerintah dalam mengatur perkembangan infrastruktur digital dan teknologi AI di Indonesia.
Ia menyebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Arif berharap aturan itu dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
“Regulasi ini sekarang yang sedang dipersiapkan pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa keluar,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan AI juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait potensi penyalahgunaan teknologi, manipulasi informasi, hingga dampaknya terhadap kreativitas dan aktivitas masyarakat.
Arif menilai teknologi AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu manusia, bukan justru digunakan untuk menggantikan kemampuan berpikir atau menjadi sarana melakukan penyalahgunaan informasi.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut secara bijak.
“AI harus didesain untuk alat bantu. AI itu kan alat bantu, seperti kalkulator zaman dulu, alat bantu saja. Namun sekarang yang harus diperkuat adalah bagaimana kemampuan kita untuk menggunakannya dengan bijak supaya ini tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Dorong UU AI terwujud pada 2027
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Arif menilai Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan.
Baginya, keberadaan regulasi tidak cukup hanya mengatur pengembangan teknologi, tetapi juga diperlukan untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab.
Ia bahkan menyebut pembentukan undang-undang AI sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak seharusnya terus ditunda.
“Undang-undang AI menjadi urgen. Makanya saya mengusulkan harus cepatnya ada undang-undang AI,” tegasnya.
Arif mengungkapkan, pembahasan mengenai kebutuhan regulasi tersebut sebelumnya telah dilakukan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) juga telah berdiskusi dengan lembaga tersebut mengenai pentingnya undang-undang yang mengatur pemanfaatan AI.
Ia berharap Indonesia sudah memiliki undang-undang AI pada 2027.
“Ya, seharusnya 2027 sudah bisa ini. Harus bisa, harus cepat ini,” pungkas putra asli Pekalongan tersebut.
Penulis : Achmad Udin
Editor : Achmad Udin












