KANAL BATANG – Nama dan profil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batang, Ady Arfian, dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi penipuan. Dengan menggunakan nomor telepon yang tidak dikenal, pelaku diduga menghubungi sejumlah pihak dan meminta uang, sumbangan, hingga imbalan dengan membawa-bawa nama organisasi wartawan tersebut.
Aksi pencatutan identitas ini membuat PWI Kabupaten Batang mengeluarkan peringatan kepada masyarakat, terutama instansi pemerintah, TNI/Polri, pemerintah desa, sekolah, hingga pelaku usaha agar tidak mudah percaya terhadap permintaan bantuan atau uang yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Ketua PWI Batang Ady Arfian menegaskan, nomor +62 851-6560-3507 bukan nomor resmi yang digunakan dirinya maupun pengurus PWI Batang. Nomor tersebut diduga digunakan untuk melancarkan penipuan dengan mencatut nama dan institusi PWI.
“Kami mengimbau kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, TNI/Polri, kepala desa, pihak sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat luas agar tidak melayani permintaan dalam bentuk apa pun dari oknum tersebut,” kata Ady saat ditemui di kantornya, Sabtu (14/11/2026).
Ady memastikan, PWI Batang tidak pernah memberikan mandat kepada pengurus, anggota, maupun pihak luar untuk meminta uang, sumbangan, atau fasilitas pribadi kepada instansi maupun masyarakat.
Karena itu, setiap permintaan yang mengatasnamakan PWI Batang dan disertai permintaan uang atau imbalan harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu.
Menurutnya, pencatutan nama organisasi profesi wartawan untuk kepentingan pribadi bukan hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran penipuan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik.
Terlebih, tindakan meminta uang atau bahkan memeras dengan berlindung di balik identitas wartawan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta aturan organisasi PWI.
PWI Batang menegaskan, segala tindakan yang dilakukan pemilik nomor tersebut maupun oknum lain dengan modus serupa bukan merupakan kegiatan atau penugasan resmi organisasi. Dengan demikian, organisasi tidak bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan pihak-pihak yang mencatut namanya.
Ady juga meminta pihak yang pernah dihubungi atau merasa menjadi korban agar tidak ragu melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada kepolisian apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Masyarakat juga diminta melakukan verifikasi identitas wartawan melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan kartu pers yang terverifikasi Dewan Pers sebelum menanggapi permintaan atau tawaran yang mengatasnamakan wartawan.
Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penggunaan nama organisasi maupun profil seseorang sebagai identitas komunikasi tidak otomatis membuktikan bahwa pihak yang menghubungi merupakan perwakilan resmi.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












