Batas Tanah Tak Jelas, Warga Batang Terancam Sengketa dan Harus Keluar Biaya Tambahan untuk Urus Sertifikat

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 12:49 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Sertifikat tanah dan patok batas kawasan Perhutani yang menjadi salah satu persoalan dalam pengurusan sertifikat tanah warga di Kabupaten Batang. (Foto: Ilustrasi AI)

Sertifikat tanah dan patok batas kawasan Perhutani yang menjadi salah satu persoalan dalam pengurusan sertifikat tanah warga di Kabupaten Batang. (Foto: Ilustrasi AI)

KANAL BATANG – Pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Batang masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketidakjelasan batas antara tanah milik warga, kawasan Perhutani, dan aset pemerintah. Masalah ini bukan sekadar menghambat proses administrasi, tetapi juga berpotensi menyeret warga ke sengketa hukum, bahkan bertahun-tahun setelah sertifikat diterbitkan.

Munculnya persoalan tersebut disampaikan Kepala Desa Sentul, Abdul Rosyid. Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah desa adalah sulitnya mendapatkan pengesahan batas tanah dari instansi yang berwenang.

Di lapangan, petugas dari instansi tingkat daerah sebenarnya bisa datang ketika diminta membantu pengukuran. Namun, mereka tidak selalu memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen penegasan batas.

“Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Sama juga di Perhutani, apabila kita mengundang Perhutani daerah itu selalu datang, tetapi enggak berani tanda tangan. Yang punya kewenangan adalah Biorren,” kata Rosyid, Rabu (11/11/2026).

Akibatnya, pemerintah desa harus mendatangkan petugas yang memiliki kewenangan dari tingkat lebih tinggi. Proses ini tidak hanya memperpanjang pengurusan, tetapi juga menambah biaya yang harus dikeluarkan warga.

Baca Juga :  Warga Desa Sekitar Lokasi Kunjungan Prabowo di Batang Dapat Kupon Makan Siang Gratis hingga Undian Sepeda Listrik

Rosyid menyebut, berdasarkan pengalaman yang pernah dihadapi, biaya pengurusan melalui notaris untuk penegasan batas tanah bisa mencapai Rp850 ribu per bidang.

Persoalan tersebut juga menjadi ancaman bagi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rosyid mengungkapkan, Desa Sentul pernah menghadapi gugatan hukum setelah proses PTSL berjalan tanpa melibatkan instansi yang memiliki kewenangan atas batas kawasan Perhutani.

Saat ini, terdapat satu bidang tanah di Desa Sentul yang masih bermasalah. Namun, Rosyid khawatir persoalan serupa terjadi di desa-desa lain apabila mekanisme penegasan batas tidak segera diperjelas.

Risiko sengketa juga tidak selalu muncul ketika sertifikat pertama kali diterbitkan. Dalam salah satu kasus yang dia ketahui, sertifikat tanah yang sudah terbit sekitar 20 tahun lalu justru bermasalah saat proses pembagian warisan.

Pengukuran ulang menunjukkan adanya pergeseran batas tanah hingga tiga meter. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengesahan batas bisa menjadi masalah serius meski dokumen kepemilikan sudah lama dimiliki warga.

Baca Juga :  Jembatan Sempit Jadi Biang Macet Jalur Alternatif Menuju KITB, Pelebaran Diusulkan 2027

“Berarti kan tidak ada kepastian di situ. Saya takutnya nanti setelah beberapa tahun saya sudah enggak jadi kepala desa, kemudian digugat. Jadi enggak enak sama warga,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas instansi.

Pemkab Batang mendorong pertemuan tripartit yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan instansi terkait untuk membahas mekanisme penegasan batas kawasan.

“Beberapa aspirasi yang masuk insyaallah akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait program perhutanan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa untuk pembatasan wilayah,” ujar Faiz.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyamaan persepsi, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai instansi yang berwenang melakukan pengukuran dan pengesahan batas tanah.

“Kepastian itu penting agar pemerintah desa tidak terus berada dalam posisi sulit ketika membantu warga mengurus sertifikat. Sebab, tanpa kejelasan batas dan kewenangan, sertifikat yang sudah diterbitkan pun belum tentu menutup peluang munculnya sengketa di kemudian hari,” tutupnya.

Penulis : Achmad Udin

Editor : MAD

Follow WhatsApp Channel kanalplus.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tarik Ulur UMK Batang 2027: Buruh Minta Rp3,4 Juta, Pengusaha Ingin Rp2,9 Juta
Pemkab Batang Ingatkan Calon Perangkat Desa Jangan Percaya Janji Kelulusan
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa dengan Assessment Mabes Polri, 545 Peserta Berebut 234 Formasi
BPJS Tak Menanggung Ongkos ke Rumah Sakit, Pemkab Batang Rancang Mobil Pengantar Pasien
Bupati Batang Bakal Berkantor di Gringsing, Siapkan Pusat Pemerintahan Baru
Parkir GOR Batang Mulai Pakai QRIS, Sepekan Raup Rp3 Juta
Catut Profil Kontak Ketua PWI Batang, Oknum Tipu Sejumlah Instansi
Pemkab Batang Kejar Target Kemiskinan 6 Persen, Lulusan SMA dari Keluarga Miskin Didorong Masuk Kawasan Industri

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:18 WIB

Tarik Ulur UMK Batang 2027: Buruh Minta Rp3,4 Juta, Pengusaha Ingin Rp2,9 Juta

Sabtu, 21 November 2026 - 10:16 WIB

Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa dengan Assessment Mabes Polri, 545 Peserta Berebut 234 Formasi

Kamis, 19 November 2026 - 14:17 WIB

BPJS Tak Menanggung Ongkos ke Rumah Sakit, Pemkab Batang Rancang Mobil Pengantar Pasien

Kamis, 19 November 2026 - 13:50 WIB

Bupati Batang Bakal Berkantor di Gringsing, Siapkan Pusat Pemerintahan Baru

Rabu, 18 November 2026 - 12:25 WIB

Parkir GOR Batang Mulai Pakai QRIS, Sepekan Raup Rp3 Juta

Berita Terbaru