KANAL BATANG – Keramaian warga yang berolahraga di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Batang mulai dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membenahi pengelolaan retribusi parkir. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghapus pembayaran tunai dan menggantinya dengan sistem digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Perubahan ini bukan sekadar mengikuti tren pembayaran nontunai. Pemkab Batang ingin memastikan setiap uang parkir yang dibayarkan pengunjung benar-benar masuk dalam pencatatan pendapatan daerah, sekaligus menutup peluang kebocoran retribusi.
Hasil awal penerapan sistem tersebut mulai terlihat. Dalam sepekan terakhir, penerimaan retribusi parkir di kawasan GOR Batang tercatat mencapai sekitar Rp3 juta.
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang, Ulul Azmi, mengatakan penggunaan QRIS membuat setiap transaksi lebih mudah dipantau karena tercatat secara digital.
Menurut dia, sistem tersebut juga memudahkan pengawasan terhadap petugas di lapangan sehingga penerimaan retribusi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di lapangan, operasional parkir dipercayakan kepada petugas dari unsur PPPK paruh waktu di bawah naungan Disparpora. Mereka sudah mendapat instruksi agar mengutamakan pembayaran nontunai,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Penerapan pembayaran digital tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025. Tarif parkir tidak mengalami perubahan, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.
Pengunjung tidak lagi menerima karcis parkir fisik seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, bukti pembayaran tercatat melalui sistem transaksi digital.
Disparpora juga berupaya membatasi pembayaran tunai. Bagi pengunjung yang tidak membawa ponsel atau tidak memiliki akses pembayaran digital, mereka bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongan yang memiliki fasilitas QRIS.
“Kalau ada yang tidak membawa ponsel, bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongannya yang membawa QRIS,” jelas Ulul.
Pembayaran tunai hanya menjadi pengecualian dalam kondisi mendesak, misalnya pengunjung dari luar daerah yang sudah terlanjur datang tetapi benar-benar tidak memiliki akses pembayaran digital.
Keberhasilan penerapan sistem di GOR Batang menjadi pijakan Pemkab untuk memperluas digitalisasi retribusi ke sejumlah kawasan wisata. Destinasi Sigandung, Kramat, dan Bajar masuk dalam daftar lokasi yang disiapkan untuk menerapkan sistem serupa, baik untuk pembayaran parkir maupun tiket masuk.
Saat ini, Disparpora masih mematangkan pengadaan perangkat QRIS bersama Bank Jateng.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan target pendapatan Disparpora yang dipatok mencapai Rp2,5 miliar setelah perubahan anggaran.
Meski belum merinci kontribusi yang diharapkan dari sektor parkir GOR, Ulul mengatakan pihaknya berupaya memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan.
Dengan sistem digital, pemerintah daerah berharap tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tarif resmi yang harus dibayarkan.
Ke depan, tantangannya bukan hanya memperluas penggunaan QRIS, melainkan memastikan seluruh transaksi tercatat dan pengawasan berjalan konsisten. Sebab, digitalisasi baru akan benar-benar menutup celah kebocoran jika sistem pencatatan dan pengawasannya diterapkan secara disiplin.
Penulis : Achmad Udin
Editor : MAD












