Parkir GOR Batang Mulai Pakai QRIS, Sepekan Raup Rp3 Juta

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 12:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Pengunjung melakukan pembayaran parkir menggunakan QRIS di kawasan GOR Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemkab Batang mulai menerapkan pembayaran nontunai untuk meningkatkan transparansi penerimaan retribusi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah, Rabu (18/11/26). Foto: Ilustrasi AI

Pengunjung melakukan pembayaran parkir menggunakan QRIS di kawasan GOR Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemkab Batang mulai menerapkan pembayaran nontunai untuk meningkatkan transparansi penerimaan retribusi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah, Rabu (18/11/26). Foto: Ilustrasi AI

KANAL BATANG – Keramaian warga yang berolahraga di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Batang mulai dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membenahi pengelolaan retribusi parkir. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghapus pembayaran tunai dan menggantinya dengan sistem digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Perubahan ini bukan sekadar mengikuti tren pembayaran nontunai. Pemkab Batang ingin memastikan setiap uang parkir yang dibayarkan pengunjung benar-benar masuk dalam pencatatan pendapatan daerah, sekaligus menutup peluang kebocoran retribusi.

Hasil awal penerapan sistem tersebut mulai terlihat. Dalam sepekan terakhir, penerimaan retribusi parkir di kawasan GOR Batang tercatat mencapai sekitar Rp3 juta.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang, Ulul Azmi, mengatakan penggunaan QRIS membuat setiap transaksi lebih mudah dipantau karena tercatat secara digital.

Menurut dia, sistem tersebut juga memudahkan pengawasan terhadap petugas di lapangan sehingga penerimaan retribusi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Di lapangan, operasional parkir dipercayakan kepada petugas dari unsur PPPK paruh waktu di bawah naungan Disparpora. Mereka sudah mendapat instruksi agar mengutamakan pembayaran nontunai,” katanya, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Pekerja Kebun Tebu di Batang Ditemukan Tewas Terbakar

Penerapan pembayaran digital tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025. Tarif parkir tidak mengalami perubahan, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.

Pengunjung tidak lagi menerima karcis parkir fisik seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, bukti pembayaran tercatat melalui sistem transaksi digital.

Disparpora juga berupaya membatasi pembayaran tunai. Bagi pengunjung yang tidak membawa ponsel atau tidak memiliki akses pembayaran digital, mereka bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongan yang memiliki fasilitas QRIS.

“Kalau ada yang tidak membawa ponsel, bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongannya yang membawa QRIS,” jelas Ulul.

Pembayaran tunai hanya menjadi pengecualian dalam kondisi mendesak, misalnya pengunjung dari luar daerah yang sudah terlanjur datang tetapi benar-benar tidak memiliki akses pembayaran digital.

Keberhasilan penerapan sistem di GOR Batang menjadi pijakan Pemkab untuk memperluas digitalisasi retribusi ke sejumlah kawasan wisata. Destinasi Sigandung, Kramat, dan Bajar masuk dalam daftar lokasi yang disiapkan untuk menerapkan sistem serupa, baik untuk pembayaran parkir maupun tiket masuk.

Baca Juga :  Program Seragam Gratis di Batang Libatkan Sekolah Swasta, Penjahit Lokal Diprioritaskan Garap Pesanan

Saat ini, Disparpora masih mematangkan pengadaan perangkat QRIS bersama Bank Jateng.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan target pendapatan Disparpora yang dipatok mencapai Rp2,5 miliar setelah perubahan anggaran.

Meski belum merinci kontribusi yang diharapkan dari sektor parkir GOR, Ulul mengatakan pihaknya berupaya memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Dengan sistem digital, pemerintah daerah berharap tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tarif resmi yang harus dibayarkan.

Ke depan, tantangannya bukan hanya memperluas penggunaan QRIS, melainkan memastikan seluruh transaksi tercatat dan pengawasan berjalan konsisten. Sebab, digitalisasi baru akan benar-benar menutup celah kebocoran jika sistem pencatatan dan pengawasannya diterapkan secara disiplin.

Penulis : Achmad Udin

Editor : MAD

Follow WhatsApp Channel kanalplus.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tarik Ulur UMK Batang 2027: Buruh Minta Rp3,4 Juta, Pengusaha Ingin Rp2,9 Juta
Pemkab Batang Ingatkan Calon Perangkat Desa Jangan Percaya Janji Kelulusan
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa dengan Assessment Mabes Polri, 545 Peserta Berebut 234 Formasi
BPJS Tak Menanggung Ongkos ke Rumah Sakit, Pemkab Batang Rancang Mobil Pengantar Pasien
Bupati Batang Bakal Berkantor di Gringsing, Siapkan Pusat Pemerintahan Baru
Catut Profil Kontak Ketua PWI Batang, Oknum Tipu Sejumlah Instansi
Pemkab Batang Kejar Target Kemiskinan 6 Persen, Lulusan SMA dari Keluarga Miskin Didorong Masuk Kawasan Industri
Pemkab Batang Siapkan 9.300 Lampu Jalan, Rasio Penerangan Baru 37 Persen

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:18 WIB

Tarik Ulur UMK Batang 2027: Buruh Minta Rp3,4 Juta, Pengusaha Ingin Rp2,9 Juta

Sabtu, 21 November 2026 - 10:16 WIB

Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa dengan Assessment Mabes Polri, 545 Peserta Berebut 234 Formasi

Kamis, 19 November 2026 - 14:17 WIB

BPJS Tak Menanggung Ongkos ke Rumah Sakit, Pemkab Batang Rancang Mobil Pengantar Pasien

Kamis, 19 November 2026 - 13:50 WIB

Bupati Batang Bakal Berkantor di Gringsing, Siapkan Pusat Pemerintahan Baru

Rabu, 18 November 2026 - 12:25 WIB

Parkir GOR Batang Mulai Pakai QRIS, Sepekan Raup Rp3 Juta

Berita Terbaru